APBD 2017 Disahkan, Target Pendapatan Capai Rp 2,35 Triliun

Air Itam, Pangkalpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akhirnya menyepakati dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD Tahun Anggaran 2017.

Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Provinsi Babel, di Air Itam, Pangkalpinang, Selasa (29/11/2016).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Didit Srigusjaya ini disahkan pendapatan dan belanja daerah yang bertambah dibandingkan APBD tahun 2016 ini. Pendapatan APBD 2017 misalnya diproyeksikan sebesar Rp 2,35 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 679 miliar lebih, dana perimbangan Rp 1,66 triliun lebih dan lain-lain pendapatan yang sah lebih dari Rp 10 miliar.

Sedangkan total belanja lebih dari Rp 2,66 triliun, meliputi belanja tidak langsung sebesar lebih dari Rp 1,5 triliun dan belanja langsung Rp 1,17 triliun lebih.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dr Yuswandi A Temenggung  mengatakan, RAPBD merupakan penyesuaian rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah, dengan kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran sesuai kebutuhan riil serta taat asas dan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal ini memacu kerja secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada output/outcome yang mempunyai impact dari kegiatan sistem anggaran kinerja.

Terhadap selisih pendapatan dan belanja pada RAPBD 2017, Yuswandi menyebutkan metodelogi perencanaan anggaran mengenal surplus maupun defisit. Adanya penilaian defisit terhadap RAPBD 2017, menurutnya, harus melihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenan, berupa selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

"Yang nihil yakni SILPA tahun berkenan, SILPA harus dipisahkan dan dibedakan antara tahun berkenan 2017 dan tahun sekarang 2016, tidak seratus persen itu terealisasi, dan itu bisa didapatkan dari sisa kontrak serta itu semua dikumpulkan untuk menutup biaya defisit," paparnya.

Sebagaimana diketahui, angka SILPA dalam penyusunan APBD harus sama dengan nol yaitu penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.

Kepada wartawan usai rapat paripurna, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini menyatakan anggaran belanja publik diantaranya dialokasikan melalui dana bantuan (DABA) kepada kabupaten/kota seperti pembangunan rumah sakit maupun pemukiman melalui DABA provinsi.

"DABA untuk daerah tidak akan masuk ke aparatur daerah melainkan masuk ke dalam belanja publik seperti jalan, jembatan, rumah sakit. Jadi, melihatnya harus secara utuh dan menyeluruh baru dikumpulkan dan mengambil kesimpulan," tegas Yuswandi.

Dirinya juga menyinggung alokasi APBD untuk pendidikan termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga tahun depan mencapai 28 persen. Padahal Undang-Undang mengatur prosentase anggaran untuk pendidikan minimal 20 persen dari alokasi APBD.

"Kita menganggarkan 28 persen, dan sumber dananya termasuk dari APBN, PAD, dan itu kita gunakan untuk pembiayaan pendidikan semua," tambahnya.

Di akhir keterangannya, Yuswandi menjelaskan setelah disahkan APBD 2017 akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Apabila terdapat perubahan akan ditindaklanjuti bersama antara pemprov dan DPRD.

Rapat paripurna yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala SKPD Pemprov Babel, berlangsung hampir tiga jam dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda APBD TA 2017.

Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Babel menyampaikan pendapat akhirnya, serta menerima dan menyetujui RAPBD 2017 menjadi APBD. Dan dilakukan penandatanganan keputusan bersama Gubernur dan DPRD Provinsi Babel. (ismail, m chandra)

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
ismail, m chandra
Fotografer: 
m chandra
Editor: 
ismail
Bidang Informasi: 
Humas