Asisten II Buka Konsultasi Publik, KLHS Dapat Membantu Pencegahan Degradasi SDA

PANGKALPINANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Yan Megawandi diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Babel Budiman Ginting membuka Konsultasi Publik Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS pada Rencana  Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu Sadai (KIPT)  Sadai.

Konsultasi Publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel melalui Dinas Lingkungan Hidup Babel di Ruang Pertemuan Hotel Bumi Asih Pangkalpinang, Selasa (17/4/2018) ini, dihadiri Pejabat dan perwakilan instansi terkait di lingkungan Pemprov Babel, Pemkab Bangka Selatan seperti Camat, Lurah, Kepala Desa Tukak, Sadai, Pasir Putih, Walhi, Mahasiswa, dan Pihak terkait lainnya.

Sekda Babel dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Babel mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan beberapa instrumen pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, salah satunya adalah kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS.

“KLHS penting, karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan program, apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pegambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan dampak negatif suatu kebijakan, rencana, dan program terhadap lingkungan hidup dapat dihindari,” kutip Budiman.

Budiman menambahkan, KLHS dapat membantu pencegahan degradasi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup di tingkat kebijakan, rencana, dan program, sehingga membantu efektifitas pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan.

Terkait dengan KLHS yang akan dilakukan kedepan, Budiman Ginting meminta kepada pihak terkait untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis sehingga kebijakan, rencana dan program yng dilakukan berpotensi menimbulkan dampak resiko terhadap lingkungan hidup seperti menyebabkan meningkatnya perubahan iklim, kerusakan, kemerosotan ataupun kepunahan keanekaragaman hayati dan lain sebagainya.

Sementara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Eko Kurniawan menjelaskan, kegiatan konsultasi publik ini sebagai kajian lingkungan hidup yang strategis dalam menentukan kebijakan yang dibuat untuk mengintegrasikan isu - isu pembangunan berkelanjutan.

Lanjut Eko, Konsultasi publik ini, merupakan tahap awal yang dilakukan dalam penyusunan rencana Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu yang ada di Sadai dan diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Pada Kesempatan yang sama Krisna Kumar Perwakilan dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, poin penting dalam KLHS, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan pencegahan terkait dengan KLHS pada kebijakan, rencana dan program yang memberikan dampak negatif.

Krisna menjelaskan, KLHS terintegrasi langsung dengan sistem perencanaan masing - masing kebijakan, rencana dan program, dimana teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh menteri/kepala lembaga, dan dapat pula oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

KLHS, sambung Krisna, bukan hanya proses teknokratik/ilmiah semata , melainkan juga proses deliberatif yang mengutamakan keterlibatan pemangku kepentingan, sehingga pemangku kepentingan secara tepat dilibatkan dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS, memperoleh legitimasi atau penerimaan publik dan sekaligus memberdayakan pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat dan pertimbangan tentang lingkungan dhidup dan pembangunan berkelanjutan. (Sentosa).

 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Sentosa
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas