Asisten III Buka Bimtek E-LHKPN Bagi ASN Pemprov Babel

PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Yulizar Selasa (13/3/2018) pagi, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) E - LHKPN bagi wajib lapor LHKPN aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur Babel itu, diikuti Kepala OPD di Lngkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Daerah Pemprov Babel.

Selain itu, Bimtek yang berlangsung sehari itu, juga menghadirkan Kunto Ariawan selaku Kasatgas Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI.

Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Administrasi Umum Yulizar dalam kesempatan itu mengatakan, dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, diperlukan berbagai upaya, baik bersifat edukatif, pengawasan maupun pengembangan sistem deteksi dini bagi aparatur pemerintah khususnya para pejabat penyelenggara agar terhindar dari tindakan-tindakan yang patut diduga sebagai tindakan korupsi.

Dengan adanya Laporan Harta Kekayaan bagi para penyelenggara Negara, dipaparkan Asisten III, yang merupakan kewajiban bagi pejabat seluruh pejabat pemerintah, maka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut dapat dijadikan sebagai instrument deteksi dini, agar setiap pejabat penyelenggara negara khususnya didaerah mempunya kesadaran dan tanggung jawab, termasuk didalamnya hak-hak yang diperoleh berkenaan dengan jabatan yang diembannya.

"Saya berharap kepada seluruh penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemprov Babel agar benar-benar secara jujur dan transparan menyampaikan laporan harta kekayaannya, sebagai wujud dari komitmen kita menciptakan tata pemerintahan yang baik. Apalagi kita telah menandatangani pakta integritas, yang merupakan wujud komitmen moral kita dalam mewujudkan  good governance,” kutip Asisten III.

Yulizar juga menyampaikan, bagi wajib lapor LHKPN yang terlambat menyampaikan akan dilakukan pembayaran penundaan tunjangan perbaikan penghasilan.

Pada kesempatan sama, Kasatgas Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI mengatakan, sesuai dengan sistem baru laporan, tidak lagi manual, tapi menggunakan aplikasi dalam jaringan atau e-LHKPN dan tata cara pendaftaran beserta dokumen pendukung pada peraturan baru ini lebih dipermudah lagi.

"Waktu penyampaiannya hanya sekali setahun, dan paling lambat tiga bulan saat menjabat atau pensiun, diikuti dokumen pendukung yang sesuai peraturan terbaru lalu dilampirkan juga dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan," jelas Kunto Ariawan.

Kunto menyebutkan, pihaknya gencar melakukan sosialisasi dalam rangka mengingatkan pejabat daerah untuk melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN.

Aplikasi E-LHKPN, kata dia, pelaporannya secara online. Dengan system online ini, bisa dipantau siapa yang patuh dan tidak patuh. “Kalau dulu kan pemerintah daerah harus minta ke KPK dulu baru tau, sekarang bisa dipantau langsung," ujarnya.

Untuk tahun 2017, ditambahkannya, penyelenggara negara yang wajib lapor diantaranya ialah eselon II ke atas, bidang perizinan, pengadaan, pengelola keuangan, pejabat pemeriksa dan auditor.(imam/ris).

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Imam/Ris
Fotografer: 
Imam
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas