Babel Raih Terbaik Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional

Jakarta – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meraih Piagam Penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam penanganan Konflik Sosial. Dari sepuluh Provinsi terbaik se Indonesia yang meraih penghargaan, Babel menempati peringkat ke Sembilan.

Penyerahan Piagam dilakukan langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Komulo kepada sepuluh Gubernur mewakili Provinsinya masing-masing.

Gubernur Babel, Rustam Effendi, SE, usai menerima secara langsung Piagam Penghargaan tersebut, mengatakan, dengan mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai peringkat ke Sembilan Provinsi terbaik dalam penanganan konflik sosial, menunjukkan bahwa adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Dengan diraihnya penghargaan ini, menunjukkan adanya koordinasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dengan Forkompimda, sehingga peranan pemerintah dalam menangani konflik sosial dapat terdeteksi sejak dini,” tegas Rustam.

Sebagaimana diketahui, lanjut Rustam, kondisi masyarakat Babel yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, ras, budaya dan agama, jarang menimbulkan terjadinya konflik sosial. Hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintah, Forkompimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Selain itu, menurut Rustam, beberapa tahun terakhir, kondisi masyarakat di Babel semakin hari semakin baik, ini menunjukkan adanya kedewasaan berpolitik oleh masyarakat. Salah satu contohnya dibuktikan dengan penyelenggaraan pemilukada yang berlangsung demokratis, tertib, aman dan sukses.

Setelah penyerahan Piagam Penghargaan, Menteri Dalam Negeri juga membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 bertempat di Birawa Assembly Hall Lt. 1 Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (14/03/2017).

Ditemui menjelang pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017,  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam upaya stabilitas nasional, harus didukung oleh stabilitas di daerah. Oleh karena itu, menurut Tjahjo Kumolo, dalam menjaga stabilitas di daerah, tidak hanya peranan pemerintah daerah dan unsur-unsur Forkopimda saja, melainkan juga harus melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tjahjo juga mengatakan, tujuan dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yakni untuk menyamakan persepsi antara kepala daerah dengan pemerintah pusat, serta untuk mencari solusi seandainya terdapat satu daerah dalam keadaan konflik.

“Setiap kepala daerah dalam mengambil keputusan politik pembangunan didaerah, minimal harus koordinasi dengan Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ujar Tjahjo.(Chandra).

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Chandra
Fotografer: 
Tauvikarya
Editor: 
Ahmad. S
Bidang Informasi: 
Humas