Bahas Prona-Proda, Staf Ahli Gubernur Babel Rapat dengan BPN

Air Itam, Pangkalpinang – Empat dari lima staf ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan rapat membahas sertifikasi tanah baik sebagai aset pemerintah maupun masyarakat. Rapat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor Gubernur Babel, di Pangkalpinang, Selasa (27/12/2016). Rapat

Mereka adalah staf ahli bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Ir Syahrudin MSi, bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah H KA Cholil SpdI MSi, bidang SDM dan Sosial Kemasyarakatan Dr Hj Syafitri SE Msi, serta bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup KA Tajudin SH. Sementara dari BPN Babel diwakili Kepala Bidang Hak Tanah dan Penetapan Tanah Yulindo didampingi staf.

Staf ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Ir Syahrudin MSi mengatakan, rapat membahas pembuatan sertifikat tanah, seperti tata cara pembuatan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) hingga percepatan program daerah (proda). Karena selama ini masih banyak tanah yang belum jelas sertifikat kepemilikannya, termasuk beberapa aset yang dimiliki pemerintah daerah.

“Yang kedua, berkaitan dengan hak masyarakat, banyak yang memiliki tanah secara turun temurun tanpa ada sertifikat, makanya jawabannya lewat prona atau proda,” jelasnya.

Syahrudin menambahkan, keputusan rapat akan disampaikan kepada pelaksana tugas gubernur sebagai salah satu acuan dalam mengambil kebijakan. Beberapa agenda yang dibahas seperti biaya balik nama maupun perubahan status dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat.

“Harapan kita masyarakat dapat tertib administrasi dalam pemanfaatan tanah,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hak Tanah dan Penetapan Tanah BPN Provinsi Babel Yulindo mengatakan pemerintah provinsi menginginkan seluruh aset daerah memiliki kejelasan status. Pihaknya akan membantu sekaligus mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat kurang mampu melalui APBD.

“Alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk percepatan sertifikat tanah bagi masyarakat tidak mampu, (seperti) nelayan, petani dan UKM dan lain sebagainya,” katanya.

Menanggapi keluhan terhadap adanya sertifikat tanah yang tumpang tindih, Yulindo berjanji BPN akan mengajak pemerintah daerah untuk mengurangi kondisi tersebut dengan memberikan pembekalan dan pemahaman kepada aparatur desa.

“Sehingga kepala desa lebih cermat dan teliti dalam mengurus sertifikat tanah,” tegasnya. (mislam)

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Mislam
Fotografer: 
Mislam
Editor: 
Ismail
Bidang Informasi: 
Humas