Buka Workshop Anti Korupsi, Asisten Administrasi Umum: Takut Kepada Tuhan adalah Filter Hasrat untuk Korupsi

PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman yang diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yulizar membuka Workshop Anti Korupsi Tahun 2018 dengan tema "Sinergitas Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan KPK dalam Membangun Integritas Anti Korupsi".

Dalam pembukaan yang berlangsung di Graha Timah (15/05/2018) pagi itu, turut hadir Penanggungjawab kegiatan yang juga Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maskupal, Perwakilan Pjs Walikota Pangkalpinang, Perwakilan PT.Timah, Mahasiswa UBB, serta unsure terkait lainnya.

Wakil Rektor UBB Ismed Inonu mengatakan,  Workshop ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya dini yang ditanamkan kepada kaum muda, dimana mereka akan diberikan wawasan tentang bahaya dan akibat dari korupsi.

"Korupsi suatu hal yang sangat  sulit untuk diberantas. Tetapi, kita tidak boleh putus asa, dengan adanya kegiatan workshop ini, kita bisa melihat apa yang salah dengan bangsa ini, dan apa sebenarnya yang menjadi pendorong dari hasrat untuk melakukan tindakan korupsi. Lalu, strategi apa untuk menjaga diri dari upaya korupsi,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu strategi menjaga diri agar tidak koruspsi yaitu dengan pendidikan dan sosial. “Banyak bukti akibat dari korupsi yang menghantarkan kerusakan. Saya mewakili UBB mengucapkan terima kasih kepada KPK yang sudah mau bekerjasama dangan UBB. Saya berharap, ini mampu memberikan informasi terbaru untuk meningkatkan integritas para Mahasiswa dalam menghadapi era masa depan," kata Ismed.

Gubernur Erzaldi diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yulizar mengapresiasi sekaligus mendukung adanya Workshop ini. Menurut dia, saat ini memang strategi terbaik dan kolektif dalam membendung serta memberantas korupsi adalah dengan mendidik dan menanamkan bahaya korupsi kepada kaum muda.

“Rasa takut kepada Tuhan adalah yang paling bisa memfilter hasrat untuk melakukan tindakan korupsi. Sudah beberapa kali Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama KPK bersinergi untuk memberikan pengarahan dan tata cara mengendalikan Pemerintahan dan Penggunaan Anggaran,” ungkapnya.

Bahkan, katanya, apabila ada suatu upaya penyalahgunaan wewenang dan penggunaan kekuasaan serta keuangan yang tidak pada tempatnya, juga telah disampaikan. “Dalam Sosialisasi KPK sebelumnya, hal itu sudah disampaikan. Sosialisasi dan Workshop kali ini diharapkan bisa memberikan dampak positif baik dalam kerja pemerintahan maupun generasi penerus bangsa ini dalam menapak masa depan," pungkasnya.

Workshop Anti Korupsi Tahun 2018  ini, juga menghadirkan narasumber Agung Dhedy Dwi Handes dari Kejari Bangka Barat, Dr.Dwi Hariady.Sh.MH Fakultas Hukum UBB, dan Haridi.SH.MH dari Pengadilan Tipikor Sumsel.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Imam
Fotografer: 
Imam
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas