Gubernur Erzaldi “Video Conference” dengan Peserta Aksi

PANGKALPINANG – Gubernur Babel, Erzaldi Rosman,  menegaskan pada prinsipnya dia juga ingin HTI tidak ada di Bangka Barat, tapi semua itu perlu waktu dan perjuangan.

"Sebetulnya, harus ada progres sampai sekarang, tapi sulit sekali mengumpulkan kawan-kawan terutama kepala desa. Tidak akan mungkin begitu minta cabut Bu Menteri langsung cabut, minta Gubernur juga mencabut enggak mungkin, karena ada prosesnya," tegas Gubernur melalui “video conference” dengan peserta aksi di Kantor Gubernur, Senin (22/1/2018) siang.

Gubernur meminta, agar persoalan ini lancar, meskipun warga melakukan aksi, pemerintah dan perwakilan masyarakat juga harus berjalan, untuk bersama-sama menyusun konsep surat dan progres dilapangan sudah harus mulai TORA dan HTR, sehingga lapangan untuk dijadikan HTI itu semakin sempit. Ketika lahan HTI sempit, Menteri lebih leluasa untuk mencabut ini.

"Maksud saya aksi jalan dan administrasi jalan, dak usah lah tandatangani penghentian sementara, menyalahi aturan. Kita harus ikuti prosedur. Surat saya tandatangani isi drafnya bahas lah dengan pak Sekda, nanti silahkan Ratno (Walhi) berangkat ke Jakarta sore ini atau besok. Kebetulan, besok saya akan sampaikan surat itu ke Bu Menteri, jangan sampai kita menyalahi aturan," ujar Gubernur Erzaldi.

Surat ini, sambung Gubernur, berisi aspirasi dan usulan masyarakat, yang diharapkan bisa mempercepat proses pencabutan izin HTI.

"Kita mendukung untuk pencabutan tersebut, cuma jangan habis energi kita. Saya kurang sependapat dengan demo berkepanjangan dan berkali-kali, sedangkan fakta dilapangan tidak ada sama sekali akan habis energi. Fakta di lapangan kita semuanya bergerak dari RT, Kades, Camat, Bupati, Gubernur bergerak, HTR dan TORA Jalankan.  Kalau demo-demo, kalau anarkis atau jelekkan Pemerintah kesan negatif akan ada di Babel. Tapi enggak apa-apa, pesan saya sampaikan kepada masyarakat dalam berjuang bersama-sama jangan jelek-jelek Pemerintah, apa yang diinginkan masyarakat kita jalankan," ungkap Gubernur.

Aksi demo sendiri disampaikan ribuan masyaraka yang terdiri dari Petani dan Nelayan dari 39 Desa di Bangka Barat tersebut, untuk menyampaikan aspirasinya ke Gubernur Babel yang meminta Gubernur merekomendasikan pencabutan izin HTI PT. BRS, dan mendesak gubernur mencabut IUP pertambangan laut.

Kedatangan masyarakat menuntut persoalan yang sama untuk pencabutan izin HTI seluas 66.460 hektar di Babar.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Babel, Ratno Budi mengatakan, masalah HTI di Bangka Barat sudah memasuki tahun ke-4, dan tahun ini diharapkan ada kejelasan pencabutan izin HTI tersebut.

"Kita datang dengan ribuan masa dari 39 Desa, dengan seluruh kepala desanya, kita minta Gubernur Erzaldi Rosman Djohan segera mengeluarkan rekomendasi pencabutan Izin HTI PT.BRS," kata Retno.

Katanya, aksi yang dilakukan ini adalah aksi damai, untuk menuntut hak masyarakat yang mana tidak lagi memiliki cukup lahan untuk berkebun lantaran sudah dicaplok oleh HTI.

Rombongan massa ini, diterima oleh Sekda Pemprov Babel, Yan Megawandi untuk mengadakan pertemuan dengan perwakilan desa se-Babar sekaligus membahas dan menyusun draf surat yang akan di sampaikan ke Kementerian LHK.

Sekda, bahkan mengawal langsung konsep surat rekomendasi pencabutan izin HTI ini, bersama Walhi dan perwakilan massa. "Kita sama-sama konsep suratnya, apa saja yang diinginkan masyarakat, sehingga nanti poin-poinnya bisa kita bahas dan cantumkan untuk nanti diserahkan ke kementerian," terang Sekda.

Sekda menyebutkan, Gubernur dan Wagub, sedang tidak berada di kantor, dimana Gubernur masih harus menghadiri pertemuan dengan Kemenko Perekonomian dan Selasa (23/1/2018) akan bertemu dengan Presiden, dan termasuk Menteri LHK.

Pembahasan konsep surat ini berlangsung di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur Babel itu, menyepakati tujuh poin yang disampaikan ke Kementerian LHK. Poin diantaranya, PT. BRS belum mempunyai amdal, Gubernur sudah mengeluarkan surat penghentian sementara pada pertemuan 6 September, Izin BRS diterbitkan 16 Mei 2013 melalui SK Kemenhut dengan areal industri 66.460 ha.

Dalam keputusan ini, disebutkan apabila dalam dua tahun tak ada kegiatan nyata, maka batal dengan sendirinya. Kemudian, setelah empat tahun dikeluarkan izin sama sekali tak ada kegiatan, seharusnya sudah dengan sendirinya izin ini batal.

Kemudian pada poin selanjutnya, setahun setelah izin diterima, Bupati Babar telah berikan peringatan karena belum ada kegiatan nyata, surat tertanggal 20 Juni 2014, perihal peringatan pertama, akan tetapi hingga saat ini Januari 2018 belum terlihat kegiatan nyata di lapangan.

Tidak ada kegiatan  ini, diakui oleh PT. BRS dalam pertemuan formal di rumah dinas Gubernur, 7 Desember 2017 lalu, kemudian masih ada syarat lain yang ditentukan dalam SK Menteri, yang tak dipenuhi BRS, kewajiban penanaman 50 persen dalam areal tanam waktu paling lambat lima tahun, belum melakukan penata batasan, belum membangun sistem informasi kepada publik, mengusulkan skema perhutanan sosial dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan dan reforma agraria dalam kawasan hutan.(rul/imam).

 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Imam
Fotografer: 
Imam
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas