Gubernur Erzaldi Buka Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria

PANGKALANBARU, BANGKA TENGAH - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berlangsung di Hotel Novotel, Pangkalanbaru, Bangka Tengah, Selasa (6/11/2018).

Didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Pertanahan, Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dadat Dariatna, dan Kepala BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Sutanto, selain membuka secara resmi, pada kegiatan itu, Gubernur juga memberikan paparan mengenai Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria dan Permasalahan Pertanahan di Bangka Belitung.

Gubernur Erzaldi dalam paparannya mengatakan, reforma agraria ini merupakan hadiah dari suatu negara kepada masyarakat. Dan jika selaku aparatur negara tidak memfasilitasi hal ini kepada masyarakat, dirinya yakin dan percaya ini akan menjadi dosa yang besar kepada masyarakat.

Reforma agraria ini juga, dikatakannya, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dirinya mengakui, dalam Program reforma Agraria pada tahun 2017-2018 ini, belum berjalan secara optimal.

“Dalam kesempatan ini, mari bersama - sama mengevaluasi, dan untuk kedepan di tahun 2019 keberhasilan program reforma agraria akan meningkat, baik dari segi jumlah maupun luasannya,” kata Gubernur.

Gubernur berharap, siapa pun yang bertugas dalam gugus tugas ini, harus mendapatkan arahan langsung dari Bupati/Walikota, mengenai apa saja yang harus dilakukan.

Program Reforma Agraria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bekerjasama dengan BPN ini, juga akan mengatur, menata dan menyelesaiakan masalah Banjir di beberapa tempat seperi Pangkalpinang, Muntok Bangka Barat, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung.

Khusus untuk Kota Pangkalpinang, diungkapkan Gubernur Program ini akan disinergikan dengan Program Kotaku yang saat ini telah disusun, juga bersanding dengan program TORA yang ada di masyarakat.

Kabupaten/ Kota dalam hal ini, diharapkan membebaskan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 0 persen. Karena, menurutnya, BPHTB ini tidak akan ada efek yang kuat bagi daerah. Hal itu akan secara otomatis berdampak setelah tanah masyarakat bersertifikat. Dengan demikian masyarakat dapat mengembangkan usahanya, dan hasil dari usaha itu Daerah akan memperolehnya PPh maupaun bagi hasil PPh, yang jumlahnya akan lebih besar daripada BPHTB.

Sebelumnya, Kepala BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Sutanto, dalam sambutannya menyampaikan reforma agraria ini bukan hanya sekedar distribusi atau pembagian tanah kepada masyarakat saja, tetapi menyentuh aspek yang lebih luas yaitu penguasaan pemilikan dan pemanfaataan tanah, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Reforma agraria juga memberikan akses kepada mengembangkan sumber sumber kesejahteraan. Selain mendapatkan tanah, kata dia, masyarakat juga diberi pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian diharapkan angka kemiskinan akan semakin menurun, khusnya di daerah pedesaan yang trend kemiskinannya lebih besar dari perkotaan.

“Sesuai dengan hasil pelaksanaan Reforma Agraria tahun 2018, dari target 4000 bidang terealisasi 2.728 bidang atau 68,2 persen. Dan untuk rencana aksi pelaksanaan reforma agraria Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, redestribusi sebanyak 15.000 bidang dan PTSL sebanyak 77.061 bidang,” tutup Agus.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan Penyerahan Peta Potensi Objek Reforma Agraria yang merupakan hasil kerja Tim Gugus Tugas Reforma Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada para Kepala BPN Kabupaten Kota Se-Babel.

Kegiatan dua hari ini, diikuti 70 peserta Kepala BPN dan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Bangka Belitung. Ikut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Kehutanan Babel, Marwan, Kepala Biro Pembangunan Setda Babel, Hartono dan beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(Lulus).

 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Lulus
Fotografer: 
Lulus
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas