Gubernur Erzaldi Serahkan DIPA dan TKDD Bangka Belitung

PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Alfiker Siringoringo, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Bangka Belitung itu, merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan serah terima DIPA dan penyerahan Daftar Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Keuangan pada 14 November 2019 di Istana Negara, Jakarta.

Gubernur mengatakan, secara nasional alokasi belanja APBN tahun 2020 adalah sebesar Rp2.540,4 triliun, dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun, dan TKDD sebesar Rp856,9 triliun.

Alokasi belanja tersebut, merupakan instrumen fiskal yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian global salah satunya adalah perlambatan ekonomi di banyak negara di dunia.

Di tengah perlambatan ekonomi di banyak negara di dunia, kata Gubernur, ekonomi Indonesia secara nasional diupayakan tetap tumbuh 5,3%, yang diikuti dengan perbaikan berbagai indikator kesejahteraan yang mencakup tingkat kemiskinan turun menjadi kisaran 8,5% - 9%, tingkat ketimpangan turun menjadi 0,375 - 0,380, serta tingkat pengangguran turun menuju 4,8% - 5%.

Hal tersebut didukung oleh 5 program prioritas kerja yang tertuang di dalam APBN 2020, mencakup: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan infrastuktur; (3) Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi; (4) Transformasi ekonomi, serta (5) Penyederhanaan birokrasi DIPA dan Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2020 diserahkan lebih cepat agar para pejabat kuasa pengguna anggaran, baik pusat dan daerah, untuk segera membelanjakannya.

“Kuasa Pengguna Anggaran harus melakukan perubahan mindset dan cara bekerja, serta meninggalkan pola-pola yang lama, yaitu selalu membelanjakan anggaran di akhir-akhir penghujung tahun anggaran. Belanja pemerintah harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan untuk belanja modal yang membutuhkan proses pengadaan yang kompleks dapat mulai dipersiapkan kegiatan lelangnya setelah DIPA Tahun Anggaran 2020 diserahterimakan hari ini,” ungkap Gubernur.

Belanja cepat juga, lanjut Gubernur, dapat membantu menjaga daya tahan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global, karena belanja pemerintah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat dibutuhkan.

Namun, diingatkan Gubernur, tetap harus menjaga kualitas belanja serta senantiasa compliance terhadap peraturan dan ketentuan. Disamping kecepatan serta compliance, prinsip value for money juga harus dikedepankan dalam pelaksanaan belanja pemerintah.

“Pola pikir yang selama ini, mengedepankan penyerapan anggaran juga harus diubah, tidak hanya spending more, tetapi spending better, yaitu lebih mengutamakan pencapaian output dan outcome dari program pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi unit masing-masing. Dengan begitu dampak belanja pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih nyata,” jelasnya.

Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dikatakan Gubernur, belanja pemerintah di dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp9,92 trilyun, yang terdiri dari 280 DIPA senilai Rp2,71 trilyun dan alokasi TKDD sebesar Rp 7,21 trilyun.

Sedangkan alokasi TKDD Tahun 2020, ditambahkan Gubernur, ditetapkan sebesar Rp7,21 trilyun, terdiri dari Dana Alokasi Umum Rp4,5 triliun, Dana Bagi Hasil Rp554,4 miliar, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp777,1 miliar, Dana Insentif Daerah Rp160,7 miliar, dan Dana Desa Rp321,7 miliar.

Jika dibandingkan dengan TA 2019, urai Gubernur, secara keseluruhan TKDD mengalami kenaikan sebesar Rp 23 milyar atau 0,32%. Alokasi TKDD yang terus meningkat tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkanPendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kepada para Kuasa Pengguna Anggaran dan Para Kepala Daerah, Gubernur mengingatkan, untuk menggunakan anggaran belanja dari APBN yang telah dialokasikan dengan sebaik-baiknya, karena di setiap rupiah uang APBN merupakan amanah masyarakat Bangka Belitung, dan rakyat Indonesia pada umumnya.

“Laksanakan belanja pemerintah secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel untuk sebesar-besar manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program-program pembangunan baik di pusat maupun di daerah,” pesan Erzaldi.

"Sesuai petunjuk Presiden kita harus segera mempercepat pelaksaan DIPA ini. Dengan penyerahan DIPA ini, berarti mulai hari ini, atau besok sudah bisa langsung di lelang. Dengan harapan pada 1 Januari, kegiatan baik APBN maupun APBD sudah terlaksana. Jangan menunggu atau mengumpulkan pekerjaan di akhir tahun. Hal ini harus dihindari dan dirubah cara - cara lama tersebut dengan bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat kita," tegas Erzaldi.

 

Serahkan Piagam Penghargaan

Sebelum penyerahan DIPA, Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan Piagam Penghargaan dari Menteri Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah yang telah berhasil menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Opini WTP.

Kegiatan Penyerahan DIPA dan TKDD 2020 tersebut, dihadiri Pejabat dari unsur Forkompimda, Bupati/Walikota Se- Bangka Belitung, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal Pemerintah Pusat, dan Kepala KPPN lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Lulus
Fotografer: 
Lulus
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas