Gubernur Minta Silpa Dana Desa 2018 Jangan Lebih dari 2,5 Persen

PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman meminta kepada Kabupaten yang ada di Babel, agar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dana desa (DD) 2018 yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Babel kepada Desa, jangan lebih dari 2,5 persen.

“Kita berkeinginan pelaksanaan DD tahun 2018 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita harus targetkan Silpa tahun 2018 jangan lebih dari  2,5 persen. Kalau masih ada sisa DD itu mubajir, karena uang itu kembali lagi ke pusat,” kata Gubernur saat memberikan arahan di Rapat FGD Percepatan Dana Desa Tahun 2018 sekaligus Penandatanganan Kesepakatan Gubernur, Bupati/Walikota se Babel terkait Upacaya Pengendalian Inflasi di Ruang Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur Babel, Selasa (20/3/2018).

Realisasi Dana Desa untuk Kabupaten di Babel, dipaparkan Gubernur, Bangka total DD 51,949 miliar rupiah terealisasi 48, 161 miliar rupiah atau 93 persen, Belitung total DD 36, 381 miliar rupiah terealisasi 29, 396 miliar rupiah atau 81 persen, Bangka Barat total DD 49, 106 miliar, terealisasi 46, 027 miliar rupiah atau 94 persen, Bangka Tengah total DD 46, 833 miliar rupiah terealisasi 44,099 miliar rupiah atau 94,2 persen, Bangka Selatan total DD 42,336 miliar rupiah terealisasi 39,078 miliar rupiah atau 92 persen, Belitung Timur total DD 43,134 miliar terealisasi 31,134 miliar atau 91 persen.  

Atas kondisi tersebut, kata Gubernur, tolong para Tenaga Ahli Pendamping Desa, ketika bulan kelima persentasenya sudah diketahui, dan for cashnya pada bulan November sudah diketahui berapa, masih ada sisa, segera disiapkan waktu untuk mengadakan semacam perubahan, tapi perubahan dalam rangka misalnya hanya menambah volume, sehingga uang itu bisa terpakai habis.

“Kepala DPMDes harus aktif memanggil dan mengadakan pertemuan dengan kawan-kawan dari para Teaga Ahli Pendamping Desa ini,” pinta Gubernur.

Pendamping ADD, diharapkan Gubernur, harus aktif melapor. “Kami minta laporanya itu ditujukan kepada BPMDes Kabupaten, kemudian diteruskan kepada DPMDes Provinsi. Karena DPMDes juga diminta laporannya oleh Pemerintah Pusat,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur Erzaldi, kalau serapan ADD kurang bagus, maka tahun berikutnya ADD yang didapatkan dari Pemerintah Pusat akan lebih kecil jika dibandingkan dari daerah lain.

“Agar serapan anggaran itu bagus, dibutuhkan kreativitas para Kepala Desa (Kades) dan apartur desa untuk membuat kegiatan yang bermanfaat. Kreativitas Kades dan aparatnya tidak mungkin dilakukan para kades tanpa dididik oleh Kepala BPMPDes dan Pendamping Desa. Jadi, kades-kades ini harus menyamakan persepsinya, visi dan misinya dengan visi misi Bupati,” ujarnya.

Gubernur Erzaldi mengingatkan, dalam pelaksanaan ADD tidak boleh di pihak ketigakan. Kecuali sifatnya teknis atau tak bisa dilaksanakan masyarakat secara mandiri. Disamping itu, biar visi dan misi kita sama, Pimpinan Daerah Bupati/Walikota harus bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memang skala prioritas.

Gubernur menegaskan, agar adanya pelatihan bagi Kades dan aparatur desa. “Kita harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Kades dan aparatur desa bagaimana mengelola desa dan mengelola keuangan Negara di desa biar baik, benar, rapi,” imbuh Gubernur.

Di akhir arahannya, Gubernur Erzaldi juga mengingatkan Tenaga Ahli Pendamping Desa agar lebih meningkatkan kerjasama dengan aparatur desa.

“Tolong Tenaga Ahli Pendamping Desa ini, jangan terlalu arogan. Bagaimana pendamping ini masuk ke desa masyarakat desa seakan merasa tidak didampingi. Jangan merasa masyarakat desa di dikte,” tutup Gubernur.

Terpisah, Kepala DPMDes Babel, Yuliswan menyebutkan, serapan dana desa ini sampai bulan Maret 2018 baru 91 persen, dan ini merupakan dana 2017. “Silpanya 9 persen. Dari Silpa 9 persen itu bisa dilanjutkan terus pelaksanaannya,” ungkap Yuliswan.

Dari 7 kabupaten yang ada di Babel, serapan yang besar dikatakan Yuliswan, ada di Bangka Tengah dan Bangka Barat dengan jumlah kurang lebih 94 persen, sementara yang kecil ada di Belitung dengan angka kurang lebih 81 persen. “Itu kita dorong terus bersama Tenaga Ahli Pendamping Desa,” tandasnya.

“Mengapa kita gagas pertemuan ini dengan Bupati/Walikota, Tenaga Ahli Pendamping dengan Gubernur, itu karena Gubernur mengharapkan agar penyerapan ini lebih ditingkatkan, terutama dengan melibatkan padat karya mandiri,” ujarnya.

Yuliswan juga berharap agar tenaga ahli pendamping desa yang didanai APBN dalam rangka memantau dan membantu kepala desa dalam melaksanakan dana desa ini, dapat meningkatkan serapan ADD tahun ini.

Dalam rapat itu, Pendamping dan Perwakilan DPMDes Kabupaten yang hadir, juga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi kepada Gubernur Erzaldi, terkait hambatan serapan Dana Desa yang mereka terima. (humasprov).

 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Ahmad
Fotografer: 
Ahmad
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas