Gubernur Minta TI di Kawasan Hutan Lindung Ditertibkan

PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman meminta tambang-tambang inkonvensional (TI) yang merambah kawasan hutan lindung di Babel, agar ditertibkan.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Erzaldi saat memberikan arahan dalam Rapat bersama Pejabat dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Tanung Pendam Lantai II Kantor Gubernur Babel, Rabu (10/1/2018) pagi, terkait Pembahasan Penertiban Tambang Ilegal di wilayah eks kontra karya PT Koba Tin, di Koba Bangka Tengah.  

Gubernur menegaskan, berkenaan dengan pertambangan illegal yang sudah merambah daerah terlarang, seperti kawasan hutan lindung, dalam waktu dekat secara mandiri agar segera dilakukan penertiban.

“Saya juga minta dalam proses penertiban itu nantinya, jika mereka (penambang illegal) sudah masuk kawasan hutan lindung, jangan segan-segan untuk ditindak dan segera dinaikkan berkas perkaranya. Tidak ada lagi surat peringatan, dan jika sudah terbukti bersalah segera sita alat tambang illegal tersebut, dan langsung ditempatkan di Kantor Pol PP Provinsi Babel. Segera dibuatkan berita acara penyitaan dan segera dibuat juga berkas-berkas persidangan untuk ditindaklanjuti oleh Pengadilan,” pinta Erzaldi.

Mulai bulan depan, lanjut Gubernur, akan ada Badan Kendali Operasi (BKO) Polisi Hutan di Babel. “Saya berharap jangan sampai nantinya tangkapan mereka (BKO Polhut) lebih banyak dari Tim Penertiban ini,” ujar Gubernur.

“Kemarin saya sudah dapat masukan saran dari Dirjen ESDM RI atas solusi daerah eks PT. Kobatin. Untuk daerah ini, saya rasa sangat berat jika kita bersihkan secara langsung, karena ada sekitar 3000 jiwa yang tinggal di daerah tersebut. Selama saya menjabat jadi Bupati Bangka Tengah, sudah 2 kali terjadi kejadian pembunuhan di daerah tersebut. Saya berharap kejadian di Tempilang tahun lalu, tidak terulang kembali di Koba, karena kalau ini terjadi seperti yang di Tempilang, maka kita semua akan tercoreng,” ungkap Gubernur.

Untuk mencegah terjadinya gesekan antara penambang illegal dan masyarakat yang berada di Koba, kata Gubernur, pihak-pihak terkat harus berhati-hati dalam melakukan penertiban tambang khususnya di kawasan eks PT.Kobatin.

“Untuk mengatasi masalah ini, intinya kita semua pimpinan (Pemprov, Polda, Kejati, Danrem, DPRD) harus sepakat untuk melakukan Diskresi. Kesepakatan Diskresi ini dalam bentuk penertiban para penambang dan pengelolaan barang masuk dan keluar dalam hal ini pihak pembeli atau penampung. Kita wajibkan mereka untuk mengatur aliran air di daerah penambangan maupun daerah tempat tinggal para penambang ini. Karena kalau hal ini tidak dilakukan akan terjadi banjir. Saya khawatir Koba akan dilanda banjir lagi,” terang Gubernur.

Selain itu, sambung Gubernur Erzaldi, juga harus diatur dimana mereka tinggal, daerah mana yang boleh ditambang dan tidak boleh dilakukan penambangan. Karena sebagian lahan eks PT Kobatin itu sudah dimanfaatkan untuk fasilitas umum.

“Jika proses pengaturan ini sudah oke, kita minta waktu Forkopimda selain ketemu dengan Menko Polhukam, juga ketemu DPR RI untuk minta perubahan dari WPN menjadi WPR. Dengan Diskresi ini, bersama-sama kita mengatur mereka untuk melakukan penambangan. Pengaturan ini nanti kita ajukan ke DPR RI dan Menko Polhukam,” imbuhnya.

Rapat tersebut, turut dihadiri Suranto Wibowo selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Babel, Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Babel, Marwan, Harrie Patriadie selaku Kasat Pol PP Provinsi Babel, Agus Sutanto perwakilan TNI AU, Habrizal selaku perwakilan TNI AL, I Ketut M. Gunarda perwakilan Korem, Wayan Perwakilan Polda Babel, Amir Syarifuddin perwakilan Kejati Babel, dan sejumlah perwakilan instansi terkait lain.(Agus).

                        

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Agus
Fotografer: 
Agus
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas