Jelang Tutup Tahun 2016, Dua Raperda Babel Disahkan DPRD

Air Itam, Pangkalpinang – Menjelang berakhirnya tahun 2016 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengesahkan dua dari tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengesahan dua Raperda dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Raperda yang dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Air Itam Pangkalpinang, Jum’at (30/12/2016).

Adapun dua Raperda yang di sahkan yakni Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Raperda tentang Penyangga Harga Karet.

Sedangkan untuk Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung ditunda dan diminta untuk dikaji ulang.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr Yuswandi A. Temenggung dalam arahannya mengatakan keputusan ini memberikan gambaran bahwa mekanisme proses pengambilan keputusan dilakukan dengan penuh keseriusan.

“Dalam proses pengaturan dalam dunia tata kelola pengoperasional memang kita harus sangat hati-hati untuk sampai pada tujuan atau sasaran yang diamanatkan di dalam Perda tersebut,” ungkap Temenggung.

Terhadap dua Raperda yang telah disetujui, terang Yuswandi, pemerintah provinsi akan segera menindaklanjuti peraturan pelaksanaan pada tatanan operasional sehingga  dapat menjawab amanat dari peraturan daerah yang telah dimufakatkan.

Selain itu Yuswandi juga mengatakan  pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki peranan penting  dalam hubungannya yang sangat selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik di tingkat nasional maupun sektoral dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Babel.

“Ini merupakan sesuatu yang sangat esensial, baik untuk peningkatan ekonomi provinsi secara keseluruhan dan yang lebih penting adalah bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung,” ujar Yuswandi.

Sedangkan terkait dengan penundaan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT. BPRS Babel, Yuswandi mengatakan pemerintah provinsi diminta untuk mengkaji  ulang  dan memperhatikan posisi keuangan daerah saat ini.

“Pemerintah provinsi akan segera  menindaklanjuti terkait penundaan Raperda penyertaan modal  karena kedepan itu akan sangat bermanfaat untuk perekonomian Babel,” ungkapnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan terkait Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, satu fraksi setuju dan enam fraksi meminta pemerintah provinsi untuk mengkaji ulang.

Untuk Raperda penyangga harga karet, terang Didit dua fraksi menolak dan lima Fraksi menyetujuinya.

“Sedangkan untuk Raperda tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, ke tujuh fraksi menyetujui,” ujar Didit.

Turut hadir pada sidang paripurna tersebut, perwakilan dari Forkopimda Babel, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sejumlah pejabat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Babel.(Chandra)

Sumber: 
HumasPro BABEL
Penulis: 
Chandra
Fotografer: 
Chandra
Editor: 
Erik
Bidang Informasi: 
Humas