Kabupaten/Kota Diajak Pecahkan Persoalan Pemerintahan

Pangkalpinang – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang diwakilkan kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Babel, Haryoso, SH mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memecahkan persoalan-persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah.

Disampaikan Haryoso, salah satu permasalahan yang harus diselesaikan yaitu adanya peralihan status pegawai kabupaten/kota menjadi pegawai Pemerintah Priovinsi Babel. Tentunya dengan peralihan tersebut, akan sangat memberatkan keuangan daerah.

“Salah satunya masalah yang dihadapi adalah dalam pelaksanaan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu Provinsi Babel, adanya pengalihan personil sebanyak 2.127 pegawai yang dialihkan statusnya ke pegawai provinsi, tetapi dana alokasi umum (DAU) tidak bertambah,” ungkap Haryoso pada saat membuka acara Rapat Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota di Renz Hotel Pangkalpinang, Selasa (18/4/2017).

Oleh sebab itu, peserta Rapat Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota ini, sama-sama berdiskusi untuk dapat mengurai permasalahan tersebut.

“Kami mengapresiasi adanya kegiatan ini, karena kita bisa berdiskusi dan bersinergi antara daerah dengan pusat dalam memecahkan persoalan yang kita hadapi dalam penyelenggraan urusan pemerintahan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini semua permasalahan itu dapat diinvetarisir dan didiskusikan untuk dicarikan jalan keluarnya,” ungkap Haryoso.

Selain itu, Pemprov Babel juga berharap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk Babel dapat ditingkatkan, karena sebagai daerah baru sangat membutuhkan dukungan dana. Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di Babel.

“Semoga dengan rapat ini, urusan yang menjadi kewenagan kabupaten/kota dapat berjalan dengan norma, standar, prosedur dan kreteria, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harap Haryoso.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Babel, M. Haris AR, AP menerangkan, maksud dan tujuan dari rapat pembinaan dan pengawasaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten/ kota di Babel ini, yaitu untuk penguatan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan penguatan hubungan antar tingkatan pemerintahan.

“Tujuanya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Babel,  meningkatkan sinergitas pusat dan daerah dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemprov dan kabupaten/kota,” katanya. (Mislam).

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Mislam
Fotografer: 
Mislam
Editor: 
Ahmad. S
Bidang Informasi: 
Humas