Kata Wagub, Konsultasi Teknis RZWP3K Diperlukan untuk Hindari Konflik

JAKARTA – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Kepala Dinas ESDM & Ketua dan Anggota Pansus DPRD Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Babel, menghadiri undangan Rapat Konsultasi (Rakon) Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas Teknis Dokumen Antara RZWP3K Babel.

Dalam pertemuan pada Rabu (18/9/2019)  di ruang Rapat Layur dan  Nila, Gedung Mina Bahari IV Lantai 15, Kementerian Kelautan & Perikanan RI di Jakarta Pusat, dikatakan Wagub Abdul Fatah, konsultasi ini diperlukan untuk menghindari potensi terjadinya konflik antara pertambangan, perikanan dan pariwisata.

Melalui forum ini, kata Wagub, diharapkan bisa menyamakan persepsi dari semua pihak. Tanggapan dan masukan dari masing-masing pihak, menurut Wagub, sangat bermanfaat untuk penyusunan tersebut, sehingga RZWP3K di Babel proses dapat dilanjutkan.

“Kegiatan kita ini, berada di titik-titik akhir. Semoga semua pihak akan mewujudkan dan mengawal RZWP3K di Babel,” harap Abdul Fatah.

Ketua Pansus DPRD Babel, Adet Mastur menyatakan kesiapannya dan mendukung RZWP3K di Babel. “Terima kasih untuk membantu dan membimbing pansus dalam acara konsultasi teknis ini. Secara aktif pansus  telah  mendatangi pihak kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan rencana ini,” ungkapnya.

Adet mengharapkan, rencana tersebut secepatnya bisa dilaksanakan dan segera disahkan pada Periode DPRD yang baru.  

Sejumlah permasalahan penting juga dibahas dalam rapat konsutasi teknis, yang menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk Pansus DPRD, antara lain penetapan zona batas 12 mil, reklamasi sektor pertambangan, rencana pembangunan industri propinsi, ketentuan dan kepastian hukum (pasal peralihan), dan lainnya.

Suharyanto Direktur Perencanaan Ruang Laut pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan, Provinsi Babel harus memperhatikan perihal Permen KP No 24 tentang Perijinan untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah. “Semua harus di cerna dan disiapkan dengan baik,” katanya mengingatkan.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Rahimah
Fotografer: 
Pongky
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas