LKPI Sampaikan Keresahan Nelayan Babel kepada Wagub

Pangkalpinang – Direktur Eksekutif Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia (LKPI), Selasa (12/9/2017) sore, menyampaikan keresahan masyarakat nelayan atas kondisi kerusakan lingkungan laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang disebabkan oleh ekslorasi pasir timah kepada Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Drs. H. Abdul Fatah, M,Si.

Dalam paparannya, Direktur Eksekutif LKPI Ayyub Faidibban menyampaikan, masyarakat sudah sangat resah dengan kondisi penambangan timah illegal di laut Babel ini. “Makanya kami bergerak menyampaikan kepada Pemprov Babel bagaimana menjawab persoalan ini. Pemprov harus mengambil sikap tegas terhadap penambangan illegal di laut ini,” ujar Ayyub di Ruang Romodong Lantai I Kantor Gubernur Babel.

Sebab, kata Ayyub, para Nelayan sering mendapatkan perlakuan tidak adil, seperti salah satunya pengerukan alur di PPN Sungailiat. “Apabila kami tegur, mereka tidak terima, dan diikuti adanya ancaman menggunakan senjata tajam. Lalu, kami lapor ke pihak berwajib, tetapi pihak berwajib tidak Ada tanggapan setelah kami melapor," bebernya.

Ayyub meminta, tidak hanya Pemprov yang bertindak tegas, namun harus ada andil dari aparat penegak hukum. “Penambangan illegal di laut ini, kalau tidak di backup oleh oknum-oknum tertentu, mana berani mereka melakukan aktivitasnya,” tegas Ayyub.

Oleh karena itu, LKPI telah merencanakan pertemuan akbar dengan nelayan yang ada di Babel, untuk membahas persoalan tambang illegal laut yang telah merusak ekosistem laut Babel ini. “Kedepan, laut Babel harus bersih dari aktivitas tambang illegal,” ungkap Ayyub.

Dalam kesempatan itu, Wagub Abdul Fatah menyampaikan terima kasihnya kepada LKPI yang telah peduli terhadap lingkungan laut Babel.

Namun, Wagub mengingatkan kepada masyarakat LKPI dan perwakilan nelayan yang juga hadiri dalam kesempatan itu, untuk tetap menjaga emosi.  "Apabila saat ini kita belum mendapatkan solusi, maka kita akan diskusikan lebih lanjut," kata Wagub. 

“Suatu masalah bisa kita mulai selesaikan dengan sisi yang paling pinggir dahulu. Misal, apabila memang Legal kita harus hormati, tetapi apabila situasi illegal dan memang menggangu, maka kita bicarakan baik-baik, kita rembukan apakah solusi terbaik untuk kita bersama,” terang Wagub. 

Pemprov Babel, ditambahkan Wagub, sudah berupaya memberikan solusi mengenai persoalan ini, yaitu dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Zonasi. “Dengan adanya Perda Zonasi ini, nantinya akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pelaku usaha, baik itu usaha pertambangan, pariwisata, nelayan, atau pelaku usaha lainnya,” ungkap Wagub.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Babel, Hardi,  SH., M.H, LKPI Belitung Timur, LKPI Bangka Tengah, LKPI Bangka Barat, LKPI Bangka, dan perwakilan Nelayan se Babel.

Diakhir pertemuan, dilakukan pemberian cinderamata oleh Pengawas Laut Babel kepada Wagub Babel berupa Tongkat Komando.(Imam).

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Imam
Fotografer: 
Reza/Imam
Editor: 
Ahmad. S
Bidang Informasi: 
Humas