Melalui Kampung Pangan Halal, Gubernur Erzaldi Ingin Babel Miliki Daya Ungkit

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Babel, menggagas program Kampung Pangan Halal. Program ini, diarahkan untuk menjadikan Babel menuju destinasi halal dunia.

Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman mengatakan, kampung pangan halal (KPH) sebagai proses tranformasi dari sektor tambang ke pariwisata.

Melalui program ini, Gubernur menginginkan Babel memiliki daya ungkit untuk memajukan daerah. Sekaligus mengejar ketertinggalan pembangunan dengan memanfaatkan teknologi.

"Kita tidak bisa lagi hanya melangkah, tapi harus punya visi bersifat global dengan lompatan yang jauh," ungkap Erzaldi ketika memberikan sambutan tanpa teks pada kegiatan Sosialisasi Kampung Pangan Halal, di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai di Pangkalpinang, Senin (15/04/2019).

Gubernur menambahkan, KPH tidak hanya mengedepankan produk pangan yang dapat dikonsumsi secara halal. Tapi juga proses dan lingkungannya juga harus dilakukan secara halal atau sesuai syari’ah Islam.

Ia mencontohkan, di kampung tersebut tidak boleh ada lagi sampah yang dibuang sembarangan. Begitu pula dengan saluran pembuangan air bersih yang harus di tata dengan baik.

"Halal itu tidak hanya produk pangannya, tapi juga kampungnya, dan berbagai proses, termasuk lingkungan di kampung tersebut. Muara dari halal adalah keberkahan dan menyehatkan," imbuh Erzaldi.

Dalam mendukung program KPH, Gubernur memastikan segera mendirikan lembaga wakaf produktif yang berfungsi layaknya perbankan syariah. Lembaga yang dananya bersumber dari wakaf umat Islam ini, akan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat kurang mampu yang ingin berusaha serta usaha kecil menengah (UKM). Lembaga wakaf ini, didirikan agar umat Islam di Babel terhindar dari proses riba.

"Sebelum 17 Agustus tahun ini, sudah terkumpulkan dana wakaf untuk lembaga wakaf produktif ini. Kita akan bersama MUI untuk mencari strateginya, sehingga kampung pangan halal bisa disinergikan dengan lembaga wakaf produktif. Ini yang pertama di Indonesia," papar Gubernur Erzaldi.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Babel Tantan Heroika Sukmadrajat memaparkan, meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim, tapi jauh tertinggal dalam produk pangan halal. Salah satunya disebabkan pengelolaan yang masih bersifat parsial.

Kata Tantan, Indonesia mulai menerapkan prinsip ekonomi Islam melalui konsep ekonomi syariah yang telah banyak digunakan oleh berbagai negara di seluruh dunia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

"Konsep ini, telah dilakukan di banyak negara termasuk indonesia, terbukti telah memberikan solusi untuk pemerataan kesejahteraan," jelasnya.

Tantan juga menawarkan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk penguatan ekonomi syariah di Babel, yakni melalui penerapan konsep halal value chain (HVC).

HVC dilakukan dengan memastikan input, produksi, dan pemasaran dari sebuah proses bisnis industri tidak bertentangan dengan konsep halal. Konsep HVS dapat diimplementasikan di berbagai entitas ekonomi seperti UMKM, Industri, Pesantren dan lembaga lainnya.

"Strategi lainnya dapat dilakukan melalui wisata halal, karena pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan di Babel, serta memberikan daya dorong maksimal dan inklusif apabila diimplementasikan dengan konsep syariah," ujar Tantan.

Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Babel, Zayadi menyebutkan, program KPH untuk mengajak masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pola makan dengan mengkonsumsi makanan serta minuman yang halalan toyyiban (halal dan baik).

Menurutnya, pangan yang halalan toyyiban  merupakan makanan layak konsumsi, karena bergizi dan higienis.

“Ini menunjukan tidak lain sebagai kasih sayang Allah SWT kepada umat-Nya, sehingga dalam pola makan pun harus mengkonsumsi yang halal," tegas Ustadz Zayadi.

Dijelaskannya, pangan halal sudah menjadi monopoli semua agama dan sudah menjadi masalah global. Sehingga MUI melalui LP-POM merasa peduli dan menginginkan adanya sebuah wilayah dengan produk pangan yang sudah disertifikasi halal.

"Kami ingin mencari beberapa masukan sesuai dengan definisi kampung halal. Di Belitung sudah ada beberapa desa yang akan menjadi pilihan kami (untuk ditetapkan sebagai KPH)," tambahnya.

Zayadi menjelaskan, saat ini, sudah lebih dari seribu produk UMKM yang memperoleh sertifikasi halal dari LP-POM MUI. Untuk tahun ini, ditargetkan akan bertambah sebanyak 250 produk UMKM.

"Ini mengacu pada UU Nomor 33 tahun 2014 yang direncanakan berlaku efektif Oktober 2019.

Pemerintah akan membentuk badan penyelenggara produk halal untuk menguji dan mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga pemerintah menjamin masyarakat untuk bisa mengkonsumi pangan halal," demikian Zayadi.

Kegiatan sosialisasi ini, diikuti sedikitnya 100 peserta, terdiri dari para Kepala Desa dan Lurah se Pulau Bangka.

Hadir pula Dewan Syari’ah Nasional MUI Pusat Solahuddin Al Ayubi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Babel, Yulizar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Babel, Yuliswan, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babel, Elviyena.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Lulus/Ismail
Fotografer: 
Lulus
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas