Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19, Wagub: Siapapun Dia akan Kena Sanksi

HUMASPRO, PANGKALPINANG - Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) harus mulai membiasakan diri untuk disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19.

Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah mengatakan, Raperda tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 di Babel sedang dibahas intensif oleh Pemprov Babel.

Di dalam Raperda tersebut, dijelaskan Wagub, ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Covid-19 di Babel, yaitu berupa sanksi persuasif dan denda. 

“Agar mayarakatnya taat, maka kita atur Perdanya. Pelanggaran-pelanggaran siapapun dia akan kena sanksi. Kami sudah berdiskusi dengan Gubernur, apabila melanggar protokol kesehatan akan kena sanksi,” tutur Wagub, Rabu (27/5/2020) di ruang rapat Wagub, Kantor Gubernur, dengan peserta rapat.

Dijelaskan Wagub, jika sudah dilakuan secara persuasif dan denda. Cara itu merupakan upaya membelajarkan bagi masyarakat Babel, bahwa masalah ini adalah masalah umum. Oleh karenanya, mari diselesaikan secara bersama - sama masalah Covid-19 ini. 

“Mari kita menyelesaikanya secara bersama-sama tidak hanya Pemprov, kabupaten dan kota, akan tetapi bersama-sama masyarakat bergerak untuk menghijaukan zona Babel ke zona hijau,” kata Wagub.

Ditegaskan Wagub, masyarakat boleh beraktivitas, akan tetapi harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, diantaranya memakai masker dan cuci tangan. Jika tidak dibuat aturan dan Babel terus melakukan lockdown, maka ekonomi Babel akan terpuruk. 

“Tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia juga melakukan hal yang sama,  masyarakatnya dan para ahlinya mendiskusikan ini. Karena jika semua di lockdown, dampaknya ekonomi akan mati, dan SDM yang unggul akan kekurangan, kekurangan pangan dan lain sebagainya,” tandas Wagub. 

Wagub menambahkan, sektor pariwsita boleh di buka, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.  

“Boleh di buka, namun protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dan diterapkan. Nanti, kawasan pariwisata dengan sendirinya dapat memetakan ini zona hijau atau zona merah. Oleh karena itu, masing - masing provinsi boleh bersaing, bersaing menghijaukan zona daerahnya, maka akan tumpah wisatawan,” imbuh Abdul Fatah. 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Mislam
Fotografer: 
Mislam
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas