Pemprov Babel Berhasil Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

HUMASPRO, PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung (Pemprov) Babel berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah (LHP-LKPD) Provinsi Babel Tahun Anggaran (TA) 2019.

Opini WTP itu diketahui setelah mendengar penyampaian LHP-LKPD Provinsi dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Bebel, Ida Farida dalam Rapat Paripurna DPRD Babel, Selasa (19/5/2020).

Gubernur Erzaldi mengucapkan terima kasih atas diberikannya WTP LKPD Provinsi Babel TA 2019 oleh BPK RI.

“Kami atas nama Pemprov Babel mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Babel yang telah melaksanakan audit terhadap LKPD Provinsi TA 2019. Terhadap hasil pemeriksaan dan sebagaimana yang termuat dalam laporan pemeriksaaan yang diserahkan pada hari ini, akan kami tindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Gubernur Erzaldi.

Selain itu, Gubernur Erzaldi mengucapkan terima kasih kepada BPKP Babel yang telah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal pelaksanaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemprov Babel.

“Kami menyadari sepenuhnya dalam LKPD TA 2019 ini, memang membutuhkan proses yang tidak mudah dan penuh kehati-hatian, masih terdapat kekurangan-kekurangan. Seperti kita ketahui bersama bahwa hal yang pokok dalam pertanggungjawaban laporan keuangan ini adalah upaya konkrit Pemprov Babel dalam menwujudkan transparansi, akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, efisien, dan efektif, “ jelas Gubernur. 

LHP tersebut, ditambahkan Gubernur, akan menjadi bahan bagi DPRD Babel dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dilakukan terhadap Pertangungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Tahun 2019.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Babel, Ida Farida mengatakan, LKPD yang teah disampaikan Pemprov Babel telah sesuai dengan penilaian kewajaran dan mendapatkan Opni WTP.

“Opini WTP yang diberikan kepada Pemmprov Babel telah sesuai dengan penilaian kewajaran yang mencakup tiga kriteria pemberian opini kewajaranan, yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengungkapan yang cukup,” terang Ida.

Memang, diakui Ida, dalam LKPD Pemprov Babel  ini, masih terdapat kekurangan yang harus ditindaklanjuti, dituangkan dalam Rekomendasi  BPK yang diharapkan dapat dilaksanakan walaupun masih dalam masa pandemik virus corona saat ini.

"Kami mengucapkan selamat kepada Gubernur dan jajarannya atas keberhasilan mempertahankan Opini WTP dan kerja sama yang selama ini sudah terjalin,” ucap Ida.

Rapat Paripurna yang di pimpin Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi, serta dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Babel, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, unsur Forkopimda, Pejabat di lingkungan Pemprov Babel itu, disudahi dengan penyerahan LHP LKPD Pemprov Babel dari Kepala BPK RI perwakilan Babel kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Sentosa
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas