Pemprov dan Ditjen Pajak Sumsel Babel Launching KSWP

Pangkalpinang - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dr. H. Erzaldi Rosman yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Babel, Sumini Yuliastuti, SE, MM Senin (11/9/2017) pagi, melaunching konfirmasi status wajib pajak (KSWP).

Launching KSWP yang diselenggarakan Ditjen Pajak Wilayah Sumsel Babel bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, di Ruang Pantai Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang tersebut, ditandai dengan pemukulan gong oleh Staf Ahli Gubernur.

Gubernur Erzaldi Rosman melalui sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Sumini Yuliastuti, mengatakan, pelaksanaan KSWP merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasaan Korupsi.

“Pemprov Babel serta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota mendukung program dan pelaksanaan KSWP dalam layanan perizinan,” kutip Sumini.

Lebih lanjut dijelaskan Sumini, KSWP merupakan aplikasi berbasis web yang diajalankan untuk memastikan bahwa pemohon izin seperti IMB, tanda daftar perusahaan dan sebagainya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyampaikan SPT Tahunan selama dua tahun berturut turut.

Bagi Pemda, ditambahkan Sumini, penerapan KSWP akan membantu meningkatkan penerimaan daerah, karena KSWP akan menjaring wajib pajak yang belum terdaftar atau wajib pajak yang telah terdaftar, namun tidak pernah melaporkan SPT tahunannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan tertib.

Sumini berharap sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penentu terwujudnya kesejahteraan rakyat, karena pajak yang diterima oleh pemerintah pusat sangat dirasakan manfaatnya pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga terciptanya pemerataan pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Pelaksanaan program KSWP ini, sambung Sumini, dapat menjadi salah satu indikator kepatuhan masyarakat dan pengusaha dalam kewajiban menunaikan pajak.

Sementara itu, Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Babel,  M Ismiransyah M Zain yang juga hadir dalam kesempatan itu mengatakan, dengan Instruksi Presiden no. 7 tahun 2015, dan telah diperbaharui dengan Inpres no. 10 tahun 2016, sehingga muncullah program KSWP.

“KSWP merupakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasaan Korupsi yang telah diperbaharui lagi dengan munculnya Inpres Nomor 10 tahun 2016, yang  intinya untuk melakukan usaha harus memiliki NPWP,“ tegas Ismiransyah.

Ismiransyah juga menjelaskan, sasaran program KSWP yang dilaunching saat ini, adalah wajib pajak bukan perusahaan. “Sasaran dari KSWP adalah wajib pajak bukan perusahaan (orang pribadi) seperti toko klontong, rumah makan dan perseorangan,” ungkap Ismiransyah.

Ismiransyah mengingatkan, aplikasi ini telah diinstalkan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Babel, Kepala Perwakilan BI Babel, perwakilan Pemkab/Pemkot se Babel, dan perwakilan OPD di Lingkungan Pemprov Babel.(Sentosa)

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Sentosa
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Ahmad. S
Bidang Informasi: 
Humas