Pemprov Gelar Konsultasi Dokumen Publik RZWP3K

PANGKALPINANG - Untuk mempercepat Rencana Zonasi Wilyah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel),  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, menggelar Kegiatan Konsultasi Publik Dokumen RZWP3K Provinsi Babel.

Kegiatan yang dilaksanakan Kamis (20/9/2019) siang, di Ruang Pasir Padi, Lantai III, Kantor Gubernur Babel itu, untuk menyepakati titik - titik lokasi RZWP3K.

Gubernur Babel bersama Ketua DPRD Babel, Bupati dan Walikota Se-Babel, serta OPD terkait dari Kabupaten dan Kota Se- Babel, pengusaha, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, Bappenas, hadir dalam kesempatan itu.

Di dampingi Pj. Sekda Babel, Yulizar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Babel Yanuar, Gubenur Erzaldi Rosman saat hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut mengatakan keinginanya untuk mempercepat RZWP3K. “Silahkan Peta tersebut dilihat, dan buat catatan. Ini harus cepat terselesaikan,” kata Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Juga menyerap beberapa asprasi dan keinginan masyarakat, yang menginginkan  RZWP3K dapat menampung semua aspirasi masyarakat, baik dari nelayan maupun penambang.

Sementara itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, dalam sambutanya menegaskan,  RZWP3K dalam pembahasanya tidak di boncengi oleh kepentingan siapapun.

“Salam hormat saya kepada seluruh anggota pansus, yang tidak memboncengi kepentingan siapapun, dalam pembahasan RZWP3K. Silahkan bapak cek,” tegasnya.

Dijelaskan Didit, karena RZWP3K adalah untuk anak cucu generasi Provinsi Babel yang akan datang. “Dalam penyusunan RZWP3K, banyak aspirasi yang datang, ada yang pro ada yang tidak,” jelasnya.

Jika dalam perjalananya Perda RZWP3K ini ada yang kurang menyerap aspirasi masyarakat, kata Didit, silahkan  menggugat ke Mahkama Agung.

“Jika ada hal-hal dalam Perda ini, silahkan gugat ke Mahkamah Agung. Perda ini, bukan hal yang super, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Jika ada yang kurang gugat ke Mahkamah Agung,” tegasnya lagi.

Terpisah, Kepala DKP Babel Dasminto mengatakan, jika tidak setuju dengan RZWP3K, yang ada dalam peta rencana alokasi ruang, silahkan buat catatan, dan jika setuju silahkan dilakukan paraf oleh Kepala daerah atau yang mewakilinya. "Silahkan dicek petanya, yang sudah disediakan oleh pihak panitia," imbuhnya.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Mislam
Fotografer: 
Mislam
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas