Pemprov Mediasi Pertemuan Sawindo dengan Masyarakat 6 Desa di Tempilang

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat mediasi terkait permasalahan Aktivitas Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di luar IUP-B dan HGU, antara PT. Sawindo Kencana dengan perwakilan masyarakat 6 Desa di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat.

Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, Selasa (9/1/2017) pagi di Ruang Pantai Romodong Lantai I Kantor Gubernur Babel ini, dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Bangka Belitung, Toni Batubara Perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat, Perwakilan PT. Sawindo Kencana, Roby, dan beberapa orang perwakilan masyarakat 6 Desa di Kecamatan Tempilang.

Dalam rapat ini, masyarakat 6 Desa di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat meminta PT. Sawindo Kencana menghentikan Aktivitas Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di luar IUP-B dan HGU di lahan seluas 370 ha yang masuk wilayah keenam desa tersebut, yang sebenarnya telah lama berlangsung, dan meminta lahan tersebut diserahkan kembali kepada masyarakat di enam desa melalui BUMD.

Dalam pengantarnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Babel, Toni Batubara, menjelaskan, Pertemuan ini dilaksanakan karena adanya permasalahan antara Masyarakat enam desa di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat dan PT. Sawindo Kencana, di mana adanya informasi sebagian lahan sawit yang dikelola memiliki status abu-abu, ada lahan seluas 370 ha tidak memiliki HGU dan tidak ada izin, sehingga menjadi pertanyaan semua pihak yang behubungan dengan PT sawindo Kencana.

Kemudian dalam pertemuan ini, akan diambil solusi, sehingga dapat diterima semua pihak. Masih menurut Toni, sesuai dengan Data, juga ada Lahan sekitar 600 Ha HGU yang saat ini belum memiliki IUP.

Sebagai informasi, PT sawindo Kencana merupakan perusahaan swasta lintas kabupaten, maka sesuai dengan peraturan Kementerian Perkebunan, izin ditarik provinsi, namun hingga saat ini belum ada informasi dari PT sawindo untuk mengajukan izin atau pembaharuan izin, dan izin yang ada hanya Jakarta.

Dengan kepemimpinan Wagub Abdul Fatah di Pertemuan ini, dirinya berharap agar permasalahan ini diselesaikan dengan baik dan menyenangkan semua Pihak.

Perwakilan PT. Sawindo Kencana, Roby, dalam penjelasannya mengakui bahwa  sesuai dengan Surat yang dilayangkan ke pihaknya dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Lahan 370 ha yang dipermasalahkan saat ini memang belum memiliki izin, baik HGU maupun IUP, dikarenakan lahan tersebut milik dan dikelola oleh karyawan, sedangkan perusahaan belum bisa membuatkan HGU dan IUP-nya.

Berkaitan dengan  izin 600 hektar, momentum ini digunakan untuk pengajuan pengurusan tersebut. Saat ini, PT. Sawindo Kencana yang seluruhnya seluas 8000 ha, sebagian memiliki Izin dari  penanaman modal Pusat.

Sementara Perwakilan Dinas Perkebunan Bangka Barat, Bustanil Arifin menjelaskan, dari 8000 hektar total keseluruhan lahan yang dimiliki PT. Sawindo Kencana  yang terdata di Instansinya hanya 7331,20 hektar.

Terkait masalah pemanfaatan 370 ha yang menjadi permasalahan ini, sebenarnya pihaknya telah melakukan beberapa langkah sampai dengan rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Bangka Barat pada 17 Oktober 2017 lalu, dan diputuskan tiga hal, yaitu meminta instansi terkait (Dinas Pertanian Provinsi Babel) memberikan surat teguran sanksi untuk melakukan penyegelan dan tidak memperbolehkan adanya aktivitas di lahan tersebut, merekomendasikan di plasmakan seluruhnya dengan mekanisme yang dikoordinasikan dengan pihak terkait, dan PT. Sawindo Kencana memfasilitasi tim survei untuk melakukan rintis batas di lahan 370 ha tersebut.

Dengan adanya Surat dari Gubernur Babel itu juga, telah dilakukan pertemuan hingga pertemuan ini dilaksanakan.

Sementara Wagub, Abdul Fatah dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat di 6 Desa di Kecamatan Tempilang yang telah reaktif dan preventif, peduli terhadap permasalahan di lingkungannya, sehingga persoalan ini bisa diangkat oleh beberapa pihak untuk dibahas bersama.

Wagub menangkap ada beberapa permasalahan menyangkut PT. Sawindo Kencana ini, dimana ada lahan sekitar 370 ha yang tidak memiliki HGU dan SIUP serta 600 ha Lahan utama mereka yang belum memiliki Izin.

“Hari ini, saya telah mendengar dari beberapa pihak yang bersengketa serta mendengarkan dari pihak Pemprov dan Kabupaten Bangka Barat, dan dikomunikasikan secara musyawarah serta bermartabat, bahkan berjalan dengan kepala dingin ini,” ungkapnya.

Wagub Abdul Fatah melihat di sini, keberadaan perusahaan sawit PT Sawindo Kencana yang melintas di enam desa, ada tidak kesesuaian antara norma atau peraturan yang seharusnya berlaku dengan defakto yang selama ini terjadi. Kalau memang ditemukan pelanggaran, kata dia, maka akan diberi tindakan dan lahan tersebut akan dikembalikan kepada warga melalui BUMDes untuk kesejahteraan bersama.

Dari pertemuan ini, Wagub Abdul Fatah akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan memaparkan hasilnya kepada Gubernur Erzaldi Rosman, untuk diambil rencana dan action atau tindakan kedepan segera.

Wagub juga akan turun melihat sendiri lokasi yang dimaksud. Wagub  Ingin segala sesuatu harus berjalan secara benar dan sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku.(Lulus).

 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Lulus
Fotografer: 
Lulus
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas