Pemprov Percepat Pembahasan Raperda Sanksi Pelanggar Kesehatan Covid-19

HUMASPRO, PANGKALPINANG - Memasuki hari ke dua kerja, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) langsung mempercepat pembahasaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol kesehatan Penanganan Covid 19 di Provinsi Kepulauan Babel.

Pembahasan Rapat Teknis Raperda pada Rabu Pagi (27/5/2020) di ruang rapat Wakil Gubernur berlangsung singkat tersebut, di pimpin langsung Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Babel, Yulizar, Kandinkes Babel Mulyono dan Karo Hukum Setda Babel, Maskupal. 

Wagub menjelaskan, rapat teknis Reperda pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Ccovid-19 dilakukan dengan cepat, karena bahanya sudah ada dan sedang diolah oleh Biro Hukum Setda Babel.

“Jadi, hari ini, sedang dilakukan proses oleh Biro Hukum  dan akan di bahas lajutan hari ini juga. Target kita hari ini seluruh formulasi Raperda itu selesai,” kata Wagub. 

Lebih jauh Wagub Abdul Fatah menjelaskan, jika sudah selesai maka akan dibahas lebih lanjut pada hari ini juga, dan akan di serahkan ke Gubernur untuk di bahas lebih detail. 

Jika sudah selesai di bahas intesif oleh Pemprov, Kata Wagub, draf Perda Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol kesehatan Penanganan Covid-19 di Babel akan diserahkan ke DPRD Babel. 

“Jika hari ini, drafnya sudah selesai, kita akan sodorkan ke DPRD. Dari DPRD akan melakukan Rapat Banmus, dan DPRD akan menentukan kapan Rapat Paripurnanya. Yang jelas dengan waktu yang cepat,” tutur Wagub.

Rapat pembahasan Raperda ini dilakukan, Menurut Wagub, karena Pemprov Babel akan melakukan pelonggaran. Oleh sebab itu, perlu suatu upaya untuk memperketat penyebaran virus Covid-19 ini, yaitu dari sisi tingkat disiplin masyarakat Babel dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. 

“Inilah yang harus dilakukan. Untuk itu, kita hanya mengajak saja tanpa diikuti adanya sanksi yang persuasif, baik sanksi berupa teguran, administratif maupun sansi denda, ini akan dilakukan,” ungkap Wagub.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Mislam
Fotografer: 
Mislam
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas