Penyusunan RPIP dan RPIK Diharap Selesai Tahun 2018

PANGKALPINANG – Pasal 10 dan Pasal 11 undang-undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industrial Nasional.

RPIP dan RPIK disusun dengan memperhatikan Potensi Sumber Daya Daerah, RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Keserasian, Keseimbangan dengan Kebijakan Pembangunan, Sosial serta Daya Dukung Lingkungan.

Hal tersebut, kata Asisten Bidang Administrasi Umum, K.A Tajuddin, mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, saat membuka Fokus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Bangka Belitung, di Hotel Puncak Pangkalpinang, Selasa (5/12/2017),  merupakan sinyal positif bagi Bangka Belitung, yang konsen dan memberikan perhatian lebih untuk memajukan Ekonomi Bangka Belitung melalui Industri sesuai dengan Potensi Daerah.

Oleh karena itu, Tajuddin berharap, dalam penyususunan RPIP dan RPIK ini, dapat selesai pada tahun 2018 mendatang, sesuai hasil Forum Koordinasi Kepala Daerah se-Babel dan FGD I Penyusunan RPIP pada bulan November lalu.

"Hasil RPIP dan RPIK ini, pada tahun 2018 akan dibuat Peraturan Daerah (Perda), sehingga antara Provinsi, Kabupaten/Kota terjalin Sinergi," pungkasnya.

Selain diikuti sebanyak 45 peserta dari Perangkat Darah di Lingkungan Pemprov Babel dan Pelaku Usaha se Bangka Belitung, turut hadir pula sebagai pemateri Kepala Sub Bidang Kawasan Industri Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II Kementerian Perindustrian, Bayu Fajar, dan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Najib.(Lulus).

 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Lulus
Fotografer: 
Lulus
Editor: 
Ahmad. S
Bidang Informasi: 
Humas