Peran Humas Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pemilu Serentak 2019

Tanggal 17 April 2019, merupakan momen bersejarah dalam sebuah pesta demokrasi kali pertama diselenggarakan di tanah air. Kenapa begitu, pasalnya pada tanggal tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menentukan siapa Anggota Legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan siapa Presiden beserta Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Warga Negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang telah memasuki usia memilih.

Semakin mendekati hari pelaksanaan Pemilu, yang boleh dikatakan tak kurang dari dua bulan lagi, berbagai persiapan terus diintensifkan berbagai pihak yang berkepentingan, terutama yang terlibat langsung dalam pelaksanaan hajatan lima tahunan tersebut, seperti KPU dengan tahapan-tahapan pemilu yang telah tersusun rapi, para calon anggota legislatif dengan "Tebar Pesona" lewat aneka Baliho, Poster dan sejenisnya, dan para Calon Presiden maupun Wakil Presiden melalui agenda Kampanye baik langsung oleh yang bersangkutan maupun oleh Partai pengusungnya.

Badan Pengawas Pemilu (Baswaslu) pun selaku lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan jalannya kampanye, semakin meningkatkan volume pengawasannya untuk melihat kesesuaian gerak langkah mereka yang terlibat didalam Pemilu. Seperti area pemasangan Baliho apakah telah sesuai dengan ketentuannya? Apakah ada yang menjelek-jelekkan pasangan atau calon lainnya? Termasuk didalamnya pengawasan terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN), apakah ada yang dengan sengaja turut terlibat mendukung Caleg atau pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.

ASN, yang merupakan salah unsur yang berperan sangat penting dalam jalannya roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, berulang kali di-warning untuk tidak terlibat langsung kedalam politik praktis. Walaupun, pada kenyataannya, dalam sejumlah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada oknum ASN yang terbukti secara hukum ikut dukung mendukung terhadap pasangan Kepala Daerah tertentu dan telah dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Dan kali ini, demi terciptanya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, maka ASN di tanah air, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali diuji sikap tegasnya untuk menjaga Kode Etik ASN, dengan tidak memihak ke caleg atau salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Kode Etik ASN yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mengatakan: "Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara,  pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri,  seseorang atau golongan".

Kemudian pada Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik". Dari dua Pasal tersebut di atas, jelas dan tegas bagaimana aturan terhadap ASN dalam bersikap, terutama dalam Pemilu.

Perlu kita ketahui bersama, bahwa perjalanan politik Bangsa Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat, dimana terdapat peluang bagi Birokrasi ataupun ASN atau yang biasa dikenal oleh masyarakat selama ini dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya dalam memainkan perannya sebagai instrumen politik, yang sangat efektif guna membesarkan dan mempertahankan kedudukannya. Hal ini, bukanlah suatu yang baru, karena pola-pola pemanfaatan birokrasi sebagai suatu instrumen politik telah terjadi sejak masa pemerintahan kolonial.

Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai netralitas ASN dalam Pemilu 2019. Netralitas ASN selalu menjadi salah satu isu hangat dalam praktek Pemilu. Sumber daya manusia yang dimiliki birokrasi merupakan rebutan bagi para calon khususnya calon incumbent. 

Hal ini pun berlaku timbal balik, karena sudah menjadi rahasia umum, akan ada sejumlah oknum ASN yang secara tak langsung ikut menjadi tim sukses. Kalau sang calon menang,maka sang oknum ASN ikut menuju kejayaaan paling tidak 5 tahun ke depan. Jika sang calon kalah, maka riwayatnya juga tamat dalam hitungan bulan.

Biasanya, ASN tidak terang-terangan menjadi tim sukses, karena hal itu jelas dilarang. Soal dukung mendukung dalam Pemilu, ini tentu banyak motif yang dilakukan, sehingga cara-cara yang dilakukan oleh para birokrat tidak terjamah dengan jelas.

Selain dua aturan yang mengatur seorang ASN, ada lagi larangan dan sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait. Seperti pada Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU Nomor 7 Tahun 2017. 

Dalam Pasal itudikatakan "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Aparat Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa; Perangkat Desa".

Ingat! apabila melanggar apa yang diberikan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat sanksi, seperti yang tertuang pada Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00. 

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 280 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu. Jika tak mengindahkan, maka dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017,yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.

Patut pula untuk diketahui, sikap netral merupakan hal yang mutlak bagi ASN, terutama dalam masa proses kampanye hingga proses pencoblosan, karena ASN sebagai pelaksana kebijakan publik juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dengan bersikap netral, maka ASN tidak akan memihak kepada siapapun, dan tetap dapat memberikan pelayanan public secara optimal kepada masyarakat.

Untuk menjembatani hal persoalan tersebut, humas pemerintah sebagai mata, telinga dan mulut, untuk mewakili pemerintah kepada masyarakat,harus melakukan langkah penyelarasan cara pandang, dan persepsi, terutama terkait dengan netralitas ASN dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Setrentak Legislatif dan Presiden Tahun 2019.

Sebab, kita tau, sekarang begitu sulitnya membedakan antara kegiatan administratif formalistik yang dijalankan oleh seorang ASN, antara tuntutan profesionalitas dengan balutan yang sebenarnya dukungan informalistik terselubung terhadap pasangan calon tertentu. Apalagi jika kegiatannya berlangsung di luar jam dinas para ASN, maka kata netralitas itu hanya akan menjadi sebuah bayangan semu belaka dan akan tetap menjadi sebuah lubang gelap untuk diselidiki, namun sulit dibuktikan.

ASN yang netral dan professional merupakan prasyarat penting bagi terselenggaranya proses politik yang demokratis. Untuk itulah, dibutuhkan peran humas pemerintah sebagai bagian penting dalam memberikan informasi yang jelas, terperinci, terukur, juga mampu mensosialisasikan, dan menyebarkan informasi yang benar, dalam menjaga netralitas ASN, sehingga dengan adanya penyebaran informasi itu akan menghindarkan ASN dari tindakpidana.

Berikut peran yang dapat dilakukan humas pemerintah dalam menyampaikan dan menjaga netralitas ASN pada Pemilu Serentak 2019, yaitu: Pertama, mendorong sosialisasi netralitas ASN bagi instansi masing-masing secara massif; Keduasecara aktif menyebarluaskan jargon tentang ASN bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019; Ketiga, yang paling ampuh adalah dalam menyampaikan atau menyebarluaskan informasi yang benar dan tepat melalui media sosial, karena melalui media sosial penyebaran informasi dapat disampaikan dengan mudah serta dapat diakses oleh ASN yang menggunakan telepon pintar (smartphone) dimana pun berada. (***).

Penulis: 
Sentosa Lumban Toruan
Sumber: 
HumasPro