Perda RZWP3K, 79 Persen untuk Kepentingan Publik

HUMASPRO, PANGKALPINANG- Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Naziarto, menjelaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP3K) Babel mengatur tentang pesisir laut maupun darat dan berdasarkan prosentase alokasi ruang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-20240 hampir 79 persen untuk kepentingan publik. 

“Presentasi dari alokasi ruang RZWP3K ini ada 8 zonasi. Dari 8 zona ini, untuk perikanan tangkap luasnya 60,84 persen, perikanan budidaya 4,36 persen, konservasi 14,74 persen. Jika ditotal 79, 4 persen, jadi tidak ada alasan apapun jika terjadi penolakan terhadap perda RZWP3K ini. Atau masyarakat tidak mendukung perda RZWP3K ini,” papar Sekda Naziarto saat Rakor Dampak Pertambangan Timah Terhadap Ekosistem Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat bersama Tim Kemenkopolhukam di Kantor Gubernur, Kamis (5/3/2020).

Lebih jauh Sekda menjelaskan, prosentase alokasi ruang RZWP3K Provinsi Babel tahun 2020-20240 lainnya, teralokasi pada sektor pelabuhan 1,17 persen, dan industri 0,07 persesn dan alur kabel/pipa sebanyak 4,44 persen.

Sementara untuk pertambangan, lanjut Sekda, sebesar 11,20 persen dan untuk pariwisata sendiri itu sebesar 3,25 persen atau 138,327,1  Ha. “Total keseluruhan seluas 4.259.119,3 Ha,” urai Sekda.

Terjadinya gejolak tentang Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kata Sekda, karena ketidaktahuan masyarakat tentang isi dari Perda tersebut.

“Terjadi gejolak di lapangan karena ketidaktahuan masyarakat atau pelaku pertambangan. Dengan disahkannya Perda RZWP3K ini, mereka berpikir lahan mereka untuk mengeksplorasi diri sesuai dengan pekerjaan dilakukan akan di hambat, karena seakan-akan pemerintah memberikan seluas-luasnya peda sektor pertambangan,” jelas Sekda. 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Mislam
Fotografer: 
Mislam
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas