Perlu Dibentuk Tim dalam Uji Konsekuensi Informasi

Baru-baru ini Pejabat PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan permintaan informasi dari masyarakat bersekala besar. Sehingga pejabat PPID Utama  harus membuat Rapat Kerja (Raker) dengan PPID pembantu untuk membahas permintaan informasi tersebut.

Rapat kerja perlu dilakukan guna membahas kelasifikasi permintaan informasi, mana informasi yang berkala, serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat dan mana informasi yang di keculikan, selain yang tertuang dalam  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Untuk membahas dan menetukan informasi yang dikecualikan yang ada di OPD, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya harus membentuk Tim Uji Konsekuensi. Tim tersebut terdiri dari PPID Utama dan PPID pembantu yang ada di OPD Lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Biro Hukum Setda Babel dan atau bidang hukum serta Komisi Informasi (jika diperlukan) untuk membahas informasi mana saja yang dikecualikan beserta aspek dasar hukum untuk pengecualian informasi tersebut.

Dasar hukum pembentukan Tim Uji Konsekuensi bisa dilihat pada tugas dan tanggungjawab PPID. Pada Bab VI, bagian kedua pasal 14 pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana salah satu tugasnya melakukan uji konsekuensi.

Diperkuat juga dalam Permedagri No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (P3ID) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dimana pada Bab V pasal 12 menyatakan tugas dan kewenangnya PPID Utama melakukan uji konsekuensi  atas informasi yang di kecualikan dan didukung oleh PPID Pembantu. Itu tertuang pada pasal 14, yang berbunyi PPID pembantu tugasnya membatu PPID Utama dalam melaksankan tanggungjawab, tugas dan kewenanganya. Di perkuat juga dalam Pergub No 49 tahun 2016 pada Bab III, pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang diatur dalam pasal 19.

Sementara itu, pengertian Pengujian Konsekuensi itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, pada Bab I pasal 1 ayat 9 yang berbunyi, pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi di berikan kepada masarakat dengan mempertimbangkan secara seksama, bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Kemudian dari pengujian konsekuensi informasi yang dilakukan oleh Tim Uji Konsekuensi, nantinya akan menghasilkan pengkelasifikasian Informasi, informasi mana saja yang nantinya bisa diberikan kepada masyarakat atau pemohon informasi, mana yang tidak bisa diberikan. Itu untuk memudahkan pejabat PPID dalam membuka informasi di OPD nya masing-masing tentunya atas persetujuan pimpinan. Hal itu di atur dalam Perpem  Nomor 61 Tahun 2010 pada Bab III bagian kesatu, Pasal 3 dan 4.

Jika melihat aturan tersebut, Pejabat PPID Utama dan PPID Pembantu bersama pihak terkait yaitu Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung bisa membentuk Tim Uji Kosekuensi. Tujuan utamanya yaitu melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang di kecualikan kemudian menetapkanya menjadi informasi yang bisa diberikan atau tidak kepada masyarakat.

Lalu informasi apa saja yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, pasal 17 dan 18 dan Pergub Nomor 49 tahun 2016 yang di kecualikan. Diantaranya :

 

  1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
    1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana ;
    2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana ;
    3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
    4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau ;
    5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
  2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :
  1.  informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri ;
  2.  dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi ;
  3.  jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya ;
  4.  gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer ;
  5.  data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia ;
  6.  sistem persandian Negara ; dan/atau
  7.  sistem intelijen Negara.
  1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ;
  2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :
    1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara ;
    2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan ;
    3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya ;
    4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing ;
    5. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya ; dan/atau
    6. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
  3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
    1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional ;
    2. korespondensi diplomatik antar negara ;
    3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional ; dan/atau
    4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
  4. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ;
  5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :
  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga ;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang ;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang ; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
  1. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan ;
  2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

 

Selain keterangan pengecualian, untuk Tugas dan Tanggung Jawab PPID Pemprov. Babel selain berpedoman pada undang-undang, berpedoman juga pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanaan Informasi dan Dokumentasi (P3ID) Provinsi Babel.

Tujuan dari Pergub No.49 Tahun 2016 adalah untuk memberikan standar bagi PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan informasi publik dan meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemprov. Babel untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. (Mislam staf Pengelola Layanan Informasi dan Dokumetasi PPID Utama Babel)

 

 

Penulis: 
Mislam (Pranata Humas Pemprov Babel)
Sumber: 
Humas dan Protokol