Pimpin Pembahasan Dana Desa, Wagub: Peran dan Potensi Desa Harus Diberdayakan

PANGKALPINANG - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah, memimpin  Rapat Pembahasan Dana Desa, yang dilaksanakan di Ruang Tanjung Pesona Lantai I Kantor Gubernur Babel.

Rapat pada Rabu (23/1/2019) pagi itu, ikut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Babel, Faisal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Babel, Yuliswan, Perwakilan Kepala OPD terkait Kabupaten/Kota se- Babel, dan para Camat dan Kepala Desa.

Dalam arahannya, Wagub Abdul Fatah mengatakan, pemerintah saat ini, menggunakan model pembangunan yang ada di Indonesia. “Ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu membangun Indonesia mulai dari desa. Dan ini bukan jargon semata, tetapi ini merupakan sebuah visi pemerintah,” kata Wagub.

“Sesuai dengan visi pemerintah sejak tahun 2015, dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka, pada tahun 2015, kita sudah melihat gerakannya, dimana pada program gerakan itu, sejak tahun 2015 pemerintah mendorong pembangunan wilayah desa, yaitu melalui penggelontoran dana desa,” jelas Wagub.

Lebih lanjut Wagub mengatakan, dana desa pada tahun 2018, masih bergerak dalam pembangunan infrastruktur, juga difokuskan kepada padat karya serta program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa.

Selain itu, kata Wagub, tujuan dari dana desa agar partisipasi dari masyarakat desa itu, terbangun dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor-aktor pembangunan di desanya masing masing.

Ditambahkannya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa ini, merupakan sumber dana dari APBN, yang kemudian dialokasikan ke dalam bentuk dana desa, dengan tujuan agar mampu menghadirkan desa kuat, desa maju, desa mandiri, dan desa demokratis. “Peran dan potensi desa harus diberdayakan,” ujar Wagub.

Wagub dalam arahannya itu, memaparkan bahwa dana desa yang didapat Babel sejak 2015 hingga sekarang sebesar Rp824.180.911.005 dengan rincian tahun 2015 sebesar Rp91.927.560.000, tahun 2016 sebesar Rp206.293.612.000, tahun 2017 sebesar Rp261.661.579.005, tahun 2018 sebesar Rp264.298.160.000, sedangkan untuk tahun 2019 sebesar Rp309.831.614.000.

Dana desa untuk tahun 2019, di 6 Kabupaten si Babel, sambung Wagub, Kabupaten Bangka sebesar Rp59.701.593.000, Belitung Rp46.568.028.000, Bangka Barat Rp49.432.250.000, Bangka Tengah Rp55.192.786.000, Bangka Selatan Rp55.781.378.00, dan  Belitung Timur sebesar Rp43.155.579.000.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Babel, Yuliswan menyebutkan, dana desa di Babel tahun 2018 sebesar Rp264 miliar lebih, dengan realisasi serapan anggaran 87 persen, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp19 miliar, dan masih dapat digunakan untuk tahun 2019.

Yuliswan mengharapkan Pejabat terkait di lingkup Kabupaten dan Kota yang menangani masalah dana desa, agar menggunakan dana desa tersebut, dengan baik dan sesuai prosedur, tata kelola dan administrasi yang baik.

Kepala BPKP Babel, Faisal, alam kesempatan sama menyebutkan, berkenaan dengan dana SiLPA yang ada pada tahun 2018, dapat digunakan apabila terdapat kebijakan yang merupakan deskresi, dengan syarat adakah kerugian dan ancaman yang berdampak di masa yang akan datang atas pembangunan yang dilakukan atau pun hal lainnya.

“Dengan syarat tersebut, dapat dilakukan. Namun, apabila tidak ada, maka SiLPA yang terdapat pada tahun 2018, dapat digunakan pada APB Desa Perubahan yang telah direvisi, tapi dapat digunakan pada Bulan Agustus tahun 2019,” terang Faisal.

Faisal berharap dana desa yang akan digunakan ke depan tepat sasaran, tepat guna dan dan tepat manfaat, dalam rangka membangun desa

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Sentosa
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas