Plt Gubernur Yuswandi Tetapkan UMP Babel 2017

Air Itam, Pangkalpinang – Plt Gubernur Kepulaan Bangka Belitung Dr Yuswandi A. Temenggung mengumumkan penetapan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UPM) melalui konferensi pers dihadapan sejumlah awak media cetak elektronik lokal maupun nasional di Ruang Rapat Tanjung Pendam, Selasa (01/11/2016)

Dalam konferensi persnya, Dr Yuswandi A. Temenggung didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Didik Suprapto Dan Kepala Bagian Humas Protokol Muhammad Ali.

Dihadapan para awak media, Dr Yuswandi A. Temenggung menyampaikan penetapan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 Upah Minimum, pasal 6 ayat (1) Gubernur menetapkan UMP, dan pasal 6 ayat (2) UMP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dan diumukan oleh masing-masing Gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November.

Yuswandi dikesempatan itu juga menjelaskan dirinya menetapkan UMP juga didasarkan pada PP No. 78 Tahun 2015 pasal 44 ayat (2) penetapan Upah Minimum Provinsi dengan menggunakan formula penghitungan UMn = UMt + { UMt x ( Inflasi t +% PDB t )}

Dari rumusan tesebut juga dirincikan UMn adalah Upah yang di tetapkan, UMt adalah Upah Minimum Tahun Berjalan, t adalah inflasi yang dihitung dari priode September tahun yang lalu sampai periode September tahun berjalan.

Sedangkan PDBt adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup priode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan priode kwartal I dan II tahun berjalan.

Dari rumusan diatas maka ditetapkanlah UMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp.2.534.673,75 ( dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen )  dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/1106/TK.T/2016. Tanggal, 25 Oktober 2016 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2017 mendatang.

Berkenaan dengan pengumuman tersebut Plt Gubernur Yuswandi A. Temenggung banyak menjawab pertanyaan awak media yang menanyakan kaitannya dengan Pilkada 2017 dan secara lugas Dr  Yuswandi A. Temenggung mengatakan ini tidak hubungannya dengan Pilkada.

“Berkenanan dengan Penetapan UMP ini, tidak ada sama sekali hubungannya dengan pelaksaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gunernur Kepulauan Bangka Belitung 2017, ini sudah ketentuan regulasi dari pemerintah pusat untuk di sampaikan ke publik berkenaan upah yang harus di bayarkan pengusaha, jadi ada tidak adanya Pilkada ini harus kita sampaikan, “ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Babel, Didik Suprapto juga menjadi sasaran pertanyaan awak media terkait besarnya UMP Babel dikeluhkan oleh  Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Babel tentang bakal maraknya Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terhadap para pekerja.

Menjawab pertanyaan awak media tersebut Didik Suprapto menjelaskan bahwa hal itu sudah di atur dalam PP No. 78 Tahun 2015, terlepas setuju tidaknya para pengusaha akan diselesaikan sesuai dengan sanggahan dari pihak pengusaha dengan merujuk kepada tingkat jenjangnya yang lebih tinggi.

“Seperti Apindo Babel setidaknya menyampaikan sanggahan atau permasalahan tersebut kepada Apindo Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah yang ada dan dalam pelanggarannya di luar ketentuan UMP tentu ada sanksi tegas,” Ungkap Didik.

Setidaknya dengan di tetapkannya UMP ini jelas Didik merupakan suatu pembatas standar sebagai bahan acuan bagi pengusaha melalui pemerintah sebagai bahan pertimbangan yang harus di laksanakan, dengan harapan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil di Provinsi ini. ( tw )

Sumber: 
HumasPRO BABEL
Penulis: 
Tamawiwi
Fotografer: 
Tamawiwi
Editor: 
Erik
Bidang Informasi: 
Humas