PPID Se-Pemprov Babel Bahas Keterbukaan Informasi Publik

PANGKALPINANG - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu Se-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bertemu dalam satu forum Rapat Kerja (Raker).

Raker yang digelar Biro Humas dan Protokol Sekretaris Daerah (Setda) Babel, Selasa (22/1/2019), di Ruang Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur Babel, dan dibuka Gubernur Babel Erzaldi Rosman, dalam hal ini diwakili Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah (Setda) Babel, Darlan, membahas mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dari sekian persoalan yang dibahas, di antara adalah bagaimana upaya meningkatkan pemahaman informasi publik, dan menindaklanjuti permintaan informasi dari masyarakat dalam skala besar.

Asisten Administrasi dan Umum dalam arahannya mengatakan, setiap masyarakat atau lembaga berhak meminta informasi kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Termasuk, kata Asisten Administrasi dan Umum, permintaaan informasi dari masyarakat atau lembaga Pemantau Keuangan Negara yang berkedudukan di Bekasi berupa kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.

Oleh karena itu, Darlan mengharapkan, pertemuan ini, dapat menemukan solusi tehadap permintaan informasi tersebut. "Mari kita sama-sama diskusi mengenai langkah-langkah dan strategi apa saja yang dilakukan untuk memberikan informasi tersebut," ajak Darlan.

Sebelumnya, Ketua PPID Utama Pemprov Babel, sekaligus Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Babel,  Cholil, menegaskan pertemuan yang dilakukan ini, untuk membahas permintaan informasi dari sebuah lembaga masyarakat, yaitu lembaga perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.

Sebelum membahas hal tersebut, lanjut Cholil, akan diberikan pemahaman terlebih dahulu apa apa saja informasi yang bisa diberikan dan mana yang tidak, oleh Komisi Informasi Provinsi Babel. Sasarannya, untuk menjawab permintaan informasi tersebut, baik hard copy-nya dan shoft copy-nya.

Cholil menyebutkan, setidaknya ada 13 OPD yang diminta oleh lembaga tersebut, dan sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti. "Dimohon kiranya OPD tersebut melengkapi berkas yang diminta," imbau Karo Humas dan Protokol.

Lebih lanjut Cholil menjelaskan, PPID Utama Provinsi Babel merupakan pintu masuk pelayanan informasi publik Pemprov Babel. "Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai KIP, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah," jelas Cholil.

Menurut Cholil, saat ini, PPID Utama Provinsi Babel, sudah memaksimalkan peran dan fungsinya. "Untuk pelayanan informasi publik, kami sudah menyiapkan desk pelayanan, SK Gubernur tentang Kepengurusan PPID, dan Standar Operasional Prosedur (SOP)  Pelayanan Informasi Publik," ungkapnya.

Cholil menambahkan, setiap Badan Publik memiliki kewajiban melayani penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. "Badan publik mempunyai kewajiban menyediakan dan melayani data dan informasi sesuai dengan aturan perundang-undangan," tegas Cholil.

Masih dikatakan Cholil, Undang-Undang KIP mengatur tentang transparansi informasi publik terhadap badan publik. "Badan Publik mempunyai kewajiban untuk melayani informasi yang diminta oleh pemohon informasi baik secara perorangan maupun organisasi," tutupnya. 

Raker PPID selama sehari tersebut, selain menghadirkan Anggota Komisi Informasi Daerah (KDI) Syawal, yang memaparkan materi tentang Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Babel sebagai peserta Raker, juga dihasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya Penyusunan SOP tentang Permintaan Informasi Publik, Daftar Informasi dikecualikan yang ditetapkan melalui SK Gubernur Babel, dan Uji Konskuensi Publik.(Mislam/Fajrina/Lulus).

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Mislam/Lulus
Fotografer: 
Lulus
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas