Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Penanganan Covid-19 Ditunda

HUMASPRO, PANGKALPINANG - Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di tunda, yang pada awalnya dijadwalkan pada Rabu Pagi (3/6/2020) ini, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Babel, kini akan dijadwal ulang.

Rapat Paripurna Raperda Penanganan Covid 19 Babel, rencananya dilaksanakan berbarengan dengan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Terhadap LHP BPK Atas LKPD Provinsi Babel dan Pengambilan Keputusan DPRD Babel tentang Revisi Tata Tertib DPRD Babel, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Babel.

Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah menjelaskan, Paripurna Penyampian Raperda Penanganan Covid-19 Babel di tunda karena payung hukum dari pemerintah pusat belum selesai dilakukan.

“Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Covid-19 Provinsi Babel di tunda dahulu. Hal itu, disebabkan payung hukum yang akan didasari Raperda tersebut, oleh Kementerian yang berwenang belum selesai, dan yang baru ada baru surat edaran saja,” kata Wagub usai mengikuti Rapat Paripurna Pembentukan Pansus DPRD Terhadap LHP BPK Atas LKPD Provinsi Babel, dan Pengambilan Keputusan DPRD Babel tentang Revisi Tata Tertib DPRD Babel.

Lebih jauh Wagub menjelaskan, untuk melahirkan sebuah Perda harus memiliki payung hukum yang lebih tinggi, tidak hanya berdasarkan surat edaran semata.

“Oleh karena itu, apabila melihat lahirnya sebuah Perda, itu harus ada payung hukum yang lebih tinggi, tidak cukup hanya surat edaran saja. Walaupun rencana itu sudah dilakukan penyusunanya, namun kita tunda dulu untuk pembahasannya,” tegasnya.

Wagub Abdul Fatah berharap, agar regulasi payung hukum dari pemerintah pusat cepat selesai, sehingga pembahasan Raperda Penanganan Covid-19 Babel dapat dilaksanakan.

“Kami tunggu dan harapkan mudah-mudahan regulasi payung hukum yang sedang di susun di kementerian terkait dapat segera turun dan diterbitkan, sehingga kita dalam menerapkan protokol kesehatan bisa kita lakuakan,” tandasnya.

Ditegaskan Wagub, jika Reperda Penanganan Covid-19 Babel bisa menjadi Perda, maka masyarakat wajib mematuhinya, sebab ada sanksi jika melanggar aturan tersebut. 

“Kita bisa melakukan karena payung hukumnya jelas, kewajibanya masyarakat harus menuruti prorkol kesehatan. Jika terjadi pelanggaran, maka akan kena sanksi baik teguran, teguran tertulis dan denda,” imbuh Wagub.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Mislam
Fotografer: 
Mislam
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas