Sekda Berharap Babel Raih Opini WTP

Pangkalanbaru, Bangka Tengah - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dr. Yan Megawandi, SH, M. Si mewakili Gubernur Babel Rustam Effendi mengharapkan agar pengelolaan keuangan tahun 2016 untuk Babel mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut disampaikan Sekda dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota  se- Babel Tahun Anggaran 2017 yang diselenggarakan di Grand Vella Hotel, Rabu (19/4/2017).

Yan Megawandi dalam kesempatan itu jugamenyampaikan harapannya agar dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 dapat dilakukan dengan baik, dan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaatnya kepada masyarakat

“Kita berharap pada tahun anggaran 2016 dari 8 entitas yang ada, Babel mendapatkan opini WTP,” tegas Yan Megawandi.

Yan juga mengingatkan kepada peserta Rakor tentang hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) tahun 2015 tentang pengelolaaan keuangan Babel belum mendapatkan opini WTP.

“Dalam konteks pemeriksaaan BPK RI, Babel tahun anggaran 2015 tidak ada satupun entitasnya yang mewujudkan opini WTP,” tukas Yan.

Lanjut Yan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka akan menimbulkan implikasi atau dampak dari adanya pengalihan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah secara umum.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel,  Fery Afriyanto mengatakan, realisasi penyerapan APBD Provinsi tahun 2016 untuk realisasi penerimaan daerah sebesar 96,68 persen, sedangkan untuk realisasi Belanja Daerah 87,93 persen.  

Lanjut Fery, kontribusi pendapatan daerah pada realisasi APBD Tahun 2016  57,75 persen untuk dana perimbangan , 29,49 persen untuk pendapatan asli daerah serta 12,75 persen untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan jenis belanja pada realisasi APBD tahun 2016 untuk belanja langsung sebesar 41,56 persen dan belanja tidak langsung sebesar 58,44 persen.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Rakor,  M. Amin Khoiri mengatakan, sesuai dengan ketentuan pasal 375 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat umum, antara lain adalah dalam hal keuangan daerah.

Pembukaan Rakor Pembinaan Keuangan tersebut juga dihadiri Sekda dan Kepala Bakuda Kabupaten/Kota se Babel.(Sentosa).

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Sentosa
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Ahmad. S
Bidang Informasi: 
Humas