Sekda Naziarto Jelaskan Pertambangan di Babel ke Tim Kemenko Polhukam

HUMASPRO, PANGKALPINANG - Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Naziarto mewakili Gubernur Babel Erzaldi Rosman menjelaskan Pertambangan Timah Terhadap Ekosistem Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat di Babel kepada Tim Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI.

Penjelasan dilakukan Sekda, di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Pertambangan Timah Terhadap Ekosistem Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Kamis (5/3/2020).

Dikatakan Sekda, pertemuan antara Tim Kemenko Polhukam dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel bersama PT. Timah dan para pelaku usaha pertambangan untuk membahas seputar pertambangan timah terhadap ekosistem lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Babel.

Menurut Sekda, pengelolaan pertambangan harus memiliki izin pertambangan. Oleh sebab itu,  Pemprov Babel dalam memberikan izin pertambangan harus memperhatikan Andal dan RKL-RPL nya.

“Perizinan pada prinsipnya, apa yang dilakukan oleh Pemprov Babel, penambangan yang dilakukan masyarakat atau swasta maupun oleh PT. Timah tidak berani keluar dari koridor hukum, kita harus sesuai prosedur yang ada dan memperhatikan Andal dan RKL-RPL, sehingga pada saat pelaksanaanya tidak bersinggungan dengan ranah hukum, agar setiap operasional berjalan dengan baik,” papar Sekda.

Mengenai adanya pengaduan masyarakat, ditegaskan Sekda, Pemprov Babel menindaklajuti dengan cara turun langsung bersama pihak-pihak terkait ke lapangan. 

“Ricek-ricek di lapangan dan memberikan respon kepada pelaku penambangan. Demikian juga kepada masyarakat yang merasa keberatan dengan penambanagan,” tuturnya.

Apabila ada pengaduan masyarakat mengenai dampak pertambangan, ditambahkan Naziarto, maka Pemprov akan melakukan beberapa langkah, yang pertama yaitu mengawasi pihak-pihak pertambangan baik swasta maupun  masyarakat.

Kemudian, lanjut Sekda,  langkah yang kedua Pemprov mengawasi terhadap lahan-lahan yang dilakukan penambangan dengan cara melakukan reklamasi baik di darat maupun di laut.

Ketiga, Pemprov akan melakukan penertiban terhadap tambang-tambang inkonvesional tanpa izin ditertibkan, dengan melibatkan Satpol PP dan pihak Kepolisian. 

Sementara itu, Asmarni Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup mengatakan, kedatangan Tim Kemenkopolhukam ke Babel untuk meminta penjelasan dampak Pertambangan Timah terhadap ekosistem lingkungan hidup dan Kesejahteraan Masyarakat.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Mislam
Fotografer: 
Mislam
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas