Staf Ahli Gubernur Buka Rakor PPID se Babel

PANGKALPINANG – Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Babel, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PPID Se-Babel.

Rakor yang mengangkat tema “Mengoptimalkan Peran PPID Pembantu dalam Mendesiminasikan Informasi Publik” dan berlangsung selama satu hari  di Hotel Cordola Pangkalpinang, Rabu (7/2/2018) itu, dibuka Gubernur Babel Erzaldi Rosman yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hasanudin, ditandai dengan pemukulan gong.

Turut hadir dalam Pembukaan sekaligus Rakor tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Babel H.K.A. Cholil, sejumlah Kepala OPD di Lingkup Pemprov Babel, dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Gede Narayana, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Babel, Agung Dwi Chandra, Anggota Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Babel, Sawaludin selaku narasumber, serta PPID di Lingkungan Pemprov Babel dan Kabupaten/Kota.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Babel, H. K. A. Cholil dalam laporannya menyampaikan Rakor PPID ini dilaksanakan dalam rangka mensinergikan PPID se-Babel dalam mengelola dan memberikan Pelayanan Informasi yang Cepat, Akurat dan Akuntabel kepada Masyarakat di Babel.

Dengan demikian diharapkan PPID Utama maupun PPID Pembantu yang ada di OPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dapat mengoptimalkan perannya dalam mengelola Informasi Publik dengan Cepat dan Akurat, dan mampu memberikan Pelayanan Informasi Publik dan Masyarakat dapat mengakses, serta berpartisipasi dalam mendukung Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Rakor PPID Se-Bangka Belitung 2018 ini, diikuti sebanyak  50 peserta baik dari lingkup Pemprov Babel, maupun Kabupaten/ Kota se Babel,” terang Kepala Biro Humas dan Protokol.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hasanudin dalam sambutannya mengatakan, informasi merupakan Kebutuhan dasar setiap orang sebagai Pengembangan Pribadi dan Lingkungan Sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional.

“Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung Tinggi Kedaulatan Rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik,” ungkapnya.

Hasanudin menjelaskan, pemberlakuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP merupakan momentum penting dalam mendorong KIP di Indonesia dan Babel pada khususnya. UU ini memberi landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh Informasi Publik.

“Pasal 13 UU No 14 Tahun 2008 dan Permendagri no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menyebutkan Pemerintah Wajib menetapkan PPID melalui SK Kepala Daerah,” ujar Hasanudin.

Dengan adanya Rakor ini, Hasanudin berharap PPID se- Babel dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai perundangan yang berlaku, dan dapat saling bertukar pikiran mengenai Penguatan Peran PPID daalam menyebarluaskan Informasi Publik kepada masyarakat atau pemohon Informasi.

Bagi organisasi pemerintahan di Kabupaten/Kota yang belum membentuk PPID diimbau agar segera membentuknya dengan melakukan koordinasi dengan Pemprov Babel, dalam hal ini PPID Utama dibawah P3I Biro Humas dan Protokol Setda Babel.

Pada Rakor tersebut, Wakil Ketua KIP RI, Gede Narayana, menyampaikan materi “Penguatan Peran Fungsi PPID dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik”, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan BAPPEDA Babel Agung DWI Chandra, memaparkan materi “Optimalisasi Peran Fungsi PPID di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, yang dimoderatori Anggota KIP Babel Sawaludin.

Di akhir Rakor dilakukan penandatanganan kesepakatan Bersama Peserta Rakor PPID terkait tentang poin -poin kesepakatan penguatan PPID.(Lulus).

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Lulus
Fotografer: 
Andi
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas