Syahrudin: Bangka Belitung Rawan Kelangkaan BBM

PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka-Belitung Erzaldi Rosman yang diwakili  Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Syahrudin, membuka Diskusi Implementasi pada Sub dan Penyaluran BP MIGAS yang digelar di Hotel Novotel Bangka, Selasa (5/12/2017).

Dalam sambutannya, Syahruddin mengatakan, Undang-Undang No. 33 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyebutkan usaha, pengangkutan, pengolahan, penyimpanan dan perniagaan hasil sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, harus diselenggarakan dengan mekanisme yang sehat dan wajar, tetap dalam pengaturan serta bertanggungjawab.

"Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi yang rawan akan kelangkaan BBM, mengingat lokasinya daerah kepulauan, faktor alam seperti ketinggian gelombang laut serta faktor teknis dan non teknis lainnya ini, sangat mempengaruhi pasokan BBM,” ujar Syahrudin.

Dikatannya, pasokan yang datang dari kilang Plaju tanjung Gerem, Tanjung Uban bisa melambat atau tertunda kedatangannya. Untuk itu, inilah pentingnya sosialisasi dan diskusi diadakan untuk mencari solusi lainnya.

"Saat ini, di Bangka Belitung, terdapat  59 SPBU, 21 APMS, 5 SPBN dan 21 SPDN yang tersebar di seluruh Bangka Belitung. Dengan jumlah tersebutm perlu perpanjangan tangan yang baru, atau adanya penambahan jumlah penyuplai BBM," harap Syahruddin.

Diskusi tersebut, turut menghadirkan Eko Wijaya dari Komisi 7 DPR RI, Muhammad Ibnu Fajar Perwakilan Pertamina, Dony Hadirin Sub Ahli Bagian BBM, selaku Pembicara.

Selain itu juga hadir sebagai peserta keluarga pertamina, Pengusaha SPBU, Mahasiswa dan unsure terkait lainnya di Bangka Belitung.(Imam).

 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Imam
Fotografer: 
Imam
Editor: 
Ahmad. S
Bidang Informasi: 
Humas