Syawal, Badan Publik Mempunyai Hak Menolak Berikan Informasi kepada Pemohon Informasi

PANGKALPINANG - Setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Misalnya, setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelas Syawaludin, Anggota Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat memberikan penjelasan saat Rapat Kerja PPID Utama di Ruang Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur Babel, Selasa (22/01/2019).

Menurut Syawal, saat ini, Badan Publik terus dituntut untuk mewujudkan penyelenggaran yang good governance dan clean governance.

"Pemerintah dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan," kata Syawal.

Lebih jauh Syawal mengungkapkan, setiap Badan Publik mempunyai hak untuk menolak memberikan informasi publik kepada pemohon informasi. "Hak Badan Publik bisa menolak informasi publik yang dikecualikan sesuai Undang-Undang, menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai," tambahnya.

Untuk meningkatkan dan memudahkan sistem pelayanan informasi publik, sambung Syawal, setiap Badan Publik wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Ada enam jenis SOP yang harus disusun oleh Badan Publik, misalnya SOP Penyunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Informasi Publik, SOP Sistem Informasi Publik, SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik," urai Syawal.

 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Fajrina
Fotografer: 
Lulus
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas