Tanggapi Keluhan Masyarakat, Tim Satgas Kembali Datangi Perusahaan Sawit

PANGKALPINANG--Tim Satgas  Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan  Kelapa Sawit Pemprov Babel tetap konsisten untuk terus melakukan pemantauan perkembangan harga sawit. Seperti pada Senin (8/10/2018) tim yang dipimpin ketuanya Yulizar Adnan kembali ke lapangan. Kali ini tim melakukan pemantauan ke Perkebunan Kelapa Sawit PT Suwarna Nusa Sentosa (SNS) di Desa Malik Bangka Tengah.

Disampaikan oleh Ketua Tim Yulizar Adnan dan Anggota Tim Armaini, pemantauan dilakukan dalam rangka menindak lanjuti laporan masyarakat. “Kami  menanyakan permasalahan mengapa sampai pihak pabrik menutup kegiatan aktivitas pengolahan CPO sehingga tidak membeli TBS kepada petani melalui suplayer yang ditunjuk untuk dijelaskan  kepada pihak petani pekebun,” papar Yulizar.

Selain itu kata Yulizar, pihaknya juga mempertanyakan masalah harga yang belum dipatuhi oleh pihak perusahaan sedangkan pihak perusahaan telah bermitra dengan koperasi dan suplayer serta  masalah tangki yang belum penuh terisi dalam batas ukuran full.

Oleh pihak perusahaan melalui Sulaiman dijawab  kapasitas tangki tak bisa mampu lagi untuk menampung CPO yang baru karena CPO yang sudah ada belum siap dipasarkan. Ini disebabkan karena belum terjadinya transaksi oleh pihak buyer seperti Sinarmas, Musimas, Wilmar dan AAL.

Kemudian dijawab lagi soal  harga belum ada pemberitahuan dan keputusan dari pihak majemen pusat di Medan.  Jadi yang menentukan harga yang masih berlaku saat ini dari kebijakan pusat di Medan.

Sedangkan   masalah masih ada tangki yang belum terisi penuh itu dikarenakan dipersiapkan untuk mengisi hasil produksi dari kebun sendiri yang belum diolah.

Sehingga kata Yulizar berdasarkan temuan mereka di lapangan ada beberapa rekomendasi yang diambil. Antara lain melalui dinas terkait memberikan teguran pertama. Kemudian menyampaikan surat keputusan penetapan harga yang sudah disepakati kepada gubernur untuk ditetapkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu perusahaan bersama pemerintah serta suplayer dan koperasi wajib melakukan quality control agar hasil buah yang diterima sesuai standar yang diinginkan perusahaan. Juga wajib melakukan pengawasan, pengamanan, dan penindakan terhadap oknum yang melanggar kelancaran distribusi penjualan dan pemasaran TBS.

Yang tak kalah pentingnya perusahaan juga wajib melaporkan kegiatan aktivitasnya baik berupa data perkebunan maupun data produksi serta kapasitas KPS kepada instansi yang berwenang dan Tim Satgas.

 

 

 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Irwanto
Fotografer: 
Armaini
Editor: 
Irwanto
Bidang Informasi: 
Humas