Unik, Gubernur dan Peserta Rakornas Forum PRB Kenakan Pakaian Adat Daerah

PANGKALPINANG – Ada hal yang tak bisa. Jika dalam pertemuan resmi para tamu undangan selalu menggunakan stelan jas lengkap, namun dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ke-11 Tahun 2019 serta Malam Apresiasi dan Penghargaan Kepada Kepala Daerah di Hotel Swissbell, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, suasana ruangan terlihat unik.

Gubernur Erzaldi bersama Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Peserta Rakornas yang merupakan Forum PRB 2019 mengenakan pakaian adat daerah masing-masing yang ada di Indonesia.

Erzaldi Rosman Gubernur Babel pada Minggu (13/10/2019) malam itu, menggunakan pakaian Adat Babel yang dikenal dengan Teluk Belanga berwarna Jingga.

Dalam sambutannya, Gubernur Erzaldi mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya Forum PRB di Babel yang diikuti 150 peserta terdiri dari Kepala Daerah, Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Ia berharap hasil Rakornas PRB, dapat memberikan acuan atau langkah yang strategis dalam penanganan kebencanaan yang ada di Indonesia.

Dikesempatan sama Kepala BNPB Letjen (TNI) Doni Monardo juga menyampaikan terima kasih atas kesediaan Gubernur Babel dalam menerima dan menyelenggarakan kegiatan Rakornas Pengurangan Risiko Bencana.

Doni berharap, dengan adanya Rakor PRB 2019, didapatkan langkah yang strategis dalam penanganan kebencanaan di Indonesia.

 

Hasilkan Sepuluh Rekomendasi

Sementara itu, Rakornas dalam rangka Peringatan Bulan PRB Nasional 2019 di Bangka Belitung, menghasilkan sepuluh rekomendasi.

Kepala BNPB, Doni Monardo mengungkapkan, rekomendasi ini merupakan upaya pengurangan risiko bencana 2020 – 2024, dan Ia meminta untuk segera dilaksanakan pembangunan yang peka terhadap risiko bencana dan meningkatkan investasi pengurangan risiko yang terpadu dan menyeluruh.

Kesepuluh rekomendasi tersebut, antara lain penguatan data, informasi dan literasi bencana, termasuk melalui penyusunan atau pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana yang inklusif dan pengembangan program-program komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

Kedua, penguatan sistem, regulasi, dan tata kelola bencana, termasuk melalui pemanfaatan hasil-hasil kajian saintifikasi dan kearifan lokal. Ketiga, peningkatan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan logistik kebencanaan, terutama melalui penguatan kelembagaan BPBD dan desa/kelurahan.

Keempat, integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana melalui penguatan perangkat penataan ruang dan regulasi terkait, berikut penegakannya. Kelima, penguatan penanganan darurat bencana termasuk melalui percepatan implementasi, standar pelayanan minimum penanggulangan bencana dan program kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga.

Kesepakatan Keenam, kerangka kerja (prabencana) atau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (pascabencana) di daerah terdampak bencana, terutama melalui program-program pengurangan risiko bencana komunitas berbasis penghidupan di daerah rawan bencana dan pemulihan pascabencana yang berorientasi pada pemulihan penghidupan masyarakat.

Ketujuh, penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu terutama yang memberikan perlindungan bencana secara langsung pada masyarakat yang tinggal di desa dan kelurahan rawan bencana. Delapan, Pendanaan yang memadai termasuk melalui pengembangan mekanisme-mekanisme pendanaan inovatif dan kerjasama dengan lembaga usaha.

Poin Kesembilan, restorasi dan perlindungan ekosistem alami serta area penyangga untuk meningkatkan fungsi perlindungan dan pengurangan risiko, serta fungsi pendukung penghidupan masyarakat yang disediakan ekosistem.

Terkahir, atau Kesepuluh, pembangunan ketangguhan infrastruktur, terutama yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti hunian, sekolah, sarana kesehatan, pasar, tempat ibadah, kantor dan objek-objek vital lainnya.(Sentosa/Rul)

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Sentosa/Rul
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas