Wagub Abdul Fatah Apresiasi Kegiatan Lembaga Ketahanan Pangan Nasional

HUMASPRO, PANGKALPINANG- Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel)  Abdul Fatah, Kamis (14/5/2020) mengikuti Rapat Virtual Webinar Ketahanan Pangan Selama dan Pasca Covid-19, di Ruang Rapat Wagub Babel.

Mengangkat tema "Menjaga Integritas Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mempertahankan Hak-Hak Konsumen", kehadiran Wagub dalam acara itu didampingi Kadis Pangan, Kadisperindag, Kadis Pertanian Babel.

Melalui aplikasi Zoom Meeting, Wagub beserta Kepala OPD menyimak paparan yang disampaikan oleh para narasumber dari pusat. Salah satunya adalah membahas langkah-langkah antisipasi ketahanan pangan dampak dari Covid-19.

Usai mengikuiti dan menyimak seminar Virtual Webinar, Wagub Abdul Fatah mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Pangan Nasional karena pemerintah derah bisa diskusi dan bertanya terkait permasalahan ketahanan pangan, sehingga dapat membangun landasan berpikir dalam membangun ketahanan pangan nasional dan di daerah, khususnya Babel.

“Saya menyatakan rapat Virtual Webinar yang di gagas oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah untuk membangun landasan berpikir dan landasan operasional di dalam mewujudkan strategi ketahanan pangan Nasonal dan daerah,” kata Wagub.

Untuk itu, lanjut Wagub, Kegiatan tersebut membahas beberapa hal, yaitu berkaitan dengan masalah Suplay dan distibusi logistik pangan. 

Oleh karena itu, dirinya menyampaikan dalam rapat tersebut,  persoalan distribusi logsitik pangan di semua provinsi kepulauan sama masalahnya, baik sebelum di masa Covid-19 atau di masa sudah mewabahnya Covid-19.

"Saya sampaikan bahwa provinsi yang memiliki karakteristik kepulauan pasti akan mengahadapi hambatan dan persolan yang sama, yaitu di dalam pendistrubuasi pangan. Itu lebih terasa lagi di masa mewabahnya cocid 19. Begitu juga setelah pasca covid nantinya,” ujar Wagub.

Menurut Wagub, ada persoalan mendasar yang harus dibenahi, baik pada saat terjadi Covid-19 maupun sebelum terjadi Covid-19, dan hal ini harus menjadi perhatian  pemerintah pusat dan daerah serta Lembaga Ketahanan Nasional dalam penanganan pendsitrubusian  logsitik pangan ke beberapa daerah, khsusnya daerah kepulauan.  

“Hambatan pendistiubusian Itu sudah terjadi, apakah itu karena trasportasi darat atau laut, atau kodisi alam yang tidak menunjang, itu semua merupakan hambatan-hanbatan. Itu semua pada akhirnya menjadi perhatian dan pengamatan Badan Perlindungan  Kosumen Nasional. Saya minta ditanggapi masalah tersebut, yaitu suplay, tarspotasi dan distibusi logistik.

Dikahir ucapanya, Wagub meminta agar Lembaga Perlindungan Konsumen beserta narasumber membuat kajian yang mendalam untuk provinsi kepulauan dalam menangani permasalahan suplay, tarspotasi dan distibusi logistik.

“Perlu adanya kajian yang amat mendalam untuk provinsi-provinsi atau daerah yang memiki karakteristik kepulauan, karena tingkat kesulitan provinsi berbeda antara provinsi daratan dengan provinsi kepulauan. Tentunya akan mempengaruhi harga pangan. Perlu juga adanya strategi yang harus diciptakan untuk menangani hal ini,” pungkas Wagub.

Sementara itu, narasumber Bayu Krisnamukti menjelaskan permasalahan trasportasi logistik di Provinsi Kepulauan sudah ada sejak dahulu, namun masalah tersebut bertambah karena mewabahnya Covid-19. Yang terpenting trasportasi logistik pangan terus berjalan ke setiap daerah, sehingga tidak ada daerah yang tidak mendapatkan pasokan pangan. 

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Mislam
Fotografer: 
Mislam
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas