Wagub: Anggota DPD Hendaknya Dapat Suarakan Aspirasi Babel

HUMASPRO, PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (4/2/2020) siang kedatangan Anggota Komite III DPD RI. Para wakil rakyat itu, diterima Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah beserta para Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Bangka Belitung.

Wakil Gubernur Abdul Fatah mengharapkan, kehadiran Komite III DPD berkenaan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.24/2011 tentang  Penyelenggaraan Jaminan Sosial tersebut diharapkan dapat menyuarakan aspirasi Bangka Belitung. 

“Anggota DPD hendaknya dapat menyuarakan aspirasi dan permasalahan yang terjadi di  Bangka Belitung, terkait dengan  Pendidikan dan Pelayanan  Kesehatan yang ada di Bangka Belitung. Selain itu melalui Rakerda ini, DPD RI yang tergabung dalam Komite  III dapat langsung menyampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan,” ungkap Wagub saat Rakerda.

Pada kesempatan itu, Wagub juga memberikan paparannya terkait dengan kondisi pendidikan dan pelayananan kesehatan di Bangka Belitung dihadapan para anggota DPD RI.

Wagub berharap DPD bisa mengkomunikasikan mengenai kebijakan nasional kepada daerah, DPD juga mendapatkan feed back kebijakaan daerah. Dengan komunikasi tersebut, menurut  Abdul Fatah,  bisa digunakan untuk menyalurkan aspirasi untuk menjadi kebijakan nasional. 

Dari kunjungan ini, Wagub jjuga berharap Anggota DPD RI dapat memberikan formula  dalam menyelesaikan persoalan - persoalan yang sedang terjadi di Bangka Belitung, khususnya terkait dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

Bambang Sutrisno selaku Ketua Komite III DPD RI yang juga hadir dikesempatan itu mengatakan, DPD sebagai lembaga Negara merupakan representasi kepentingan masyarakat dan menyerap aspirasi dari daerah.

“DPD sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dan daerah, tentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus memperhatikan pandangan, pendapatan dan aspirasi dari daerah. Oleh karenanya, pada kunjungan kerja ke Bangka Belitung ini, kami bermaksud untuk menyerap serta menghimpun aspirasi daerah, khususnya terkait dua hal, yaitu terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” ungkap Bambang.

Belakangan ini, ditambahkan Bambang, isu Ujian Nasional kembali menghangat seiring dengan munculnya gagasan Mendikbud untuk menghapus UN, yang selama ini dijadikan Pemerintah sebagai media evaluasi dan pemetaan bagi tenaga pendidik dan peserta didik. 

UN tahun 2020 akan menjadi UN terakhir kali. Sebagai penggantinya, kata dia, siswa akan mengikuti ujian asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai syarat kelulusan.

Selain Pendidikan, jelas Bambang, Komite III DPD RI pada kunjungan kerja kali ini, mengharapkan dapat memperoleh pandangan dan pendapat dari publik berkenaan dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.  

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini, menurut dia, masih  menghadapi berbagai tantangan. Selain perihal  perluasan kepesertaan jaminan sosial, terutama kepesertaan pekerja informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang melambat dan  jumlah peserta tidak aktif (berhenti membayar iuran) cukup banyak dan kepatuhan para pemberi kerja maupun pada kelompok PBPU, defisit keuangan BPJS Kesehatan menjadi persoalan yang paling berat dan menyita perhatian publik.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Sentosa
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas