Wagub Buka Sinergitas Pembangunan Hukum dan HAM

PANGKALPINANG - Wakil Gubernur (Wagub)  Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah, Selasa (4/12/2018) malam, membuka Sinergitas Pembangunan Hukum dan HAM Kanwilkumham Babel Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.

Kegiatan ini dilaksanakan di Mahligai Serumpun Sebalai, dihadiri Kakanwilkumham Babel, Kakanwil Kemenag Babel, sejumlah Pejabat di lingkup Pemprov Babel, Kades se Babel, Peserta FGD HAM, Notaris, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa, Penggiat Senin dan unsur terkait lainnya.

Wagub dalam sambutannya menjelaskan, sinergitas yang dilakukan Pemprov Babel dan Kemenkumham Babel dalam Pengembangan Hukum dan HAM ini,  diimplementasikan dalam kegiatan fasilitasi pembentukan Perdes yang bernuansakan HAM, FGD telahaan produk hukum daerah dalam perspektif HAM, sosialisasi kekayaan intelektual komunal, sosialisasi jasa hukum umum dan administrasi hukum umum.

Lebih lanjut Abdul Fatah mengatakan, Pasal 28 (i) ayat (4) UUD 1945 menegaskan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM," ujar Wagub.

Masyarakat, kata Wagub, dapat berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM, dimana masyarakat di sini meliputi setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya seperti perguruan tinggi dan lembaga studi.

Partisipasi masyarakat ini, sambung Wagub, dapat berupa pengajuan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM, melakukan penelitian, melakukan pendidikan, melakukan penyebarluasan informasi mengenai HAM.

Diakhir sambutannya, Abdul Fatah mengharapkan semoga kegiatan ini bisa membangun persaudaraan, membangkitkan semangat pembangunan daerah.

Sementara itu, Kakanwilkumham Babel, Sulistiarso menjelaskan, setelah disahkannya UU tahun 2016 tentang desa, kini desa seolah telah menjelma menjadi aktor - aktor utama pembangunan, boleh dikatakan ini eranya desa dengan dana desa , kini desa telah setara dengan kota.

Kemudian ia juga mengungkapkan, sebagai pelaku pembangunan desa, desa harus melengkapi dirinya dengan keterampilan baru, selain kemampuan administrasi dan kelola keuangan, desa harus cakap di dalam membentuk peraturan desa.

"Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan tertinggi di desa, dan dengannya setiap program pembangunan menjadi jelas legalitasnya," jelas Sulistiarso.

Ia menegaskan, desa kini menjadi tumpuan utama pembangunan negara, sekalipun kecil, desa adalah lembaga yang paling menentukan, ibarat tubuh, desa adalah sel dan jaringannya. Tanpa sel, tiada tubuh yang mampu berjalan  dan tanpa desa yang kuat, tidak ada negara yang bermartabat.

Pembukaan Sinergitas Pembangunan Hukum dan HAM ini, ditandai dengan pengalungan secara simbolis tanda peserta kepada perwakilan  peserta yang hadir. (Sentosa)

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Sentosa
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas