Wagub, Bupati/Walikota, Kakanwil Ditjen Pajak & BPN Babel Tandatangani Nota Kesepahaman

PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, diwakili oleh Wakil Gubernur bersama seluruh Bupati/Walikota se-Babel, Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumsel - Babel, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Babel menandatangani Nota Kesepahaman.

Penandatanganan bersama dalam  rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah, serta Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Bidang Pertanahan, dilanjutkan dengan Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai, Selasa (18/6/2019) pagi tersebut, disaksikan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Saut Situmorang.

Turut  hadir dalam kesempatan itu, Pejabat dari unsur Forkopimda Babel, para Pejabat di lingkup Pemprov Babel dan Pemkab/Pemkot se Babel, Pejabat dari Instansi Vertikal serta unsur terkait lainnya.

Wagub Babel, Abdul Fatah mengungapkan, penandatanganan ini memiliki tujuan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi pertanahan dan mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah bidang pertanahan.

Sejalan dengan tata kelola pertanahan, kata Wagub, sektor pajak dan pajak daerah juga menjadi perhatian Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) KPK RI, sekaligus menginisiasi pelaksanaan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dan Pemkab/Pemkot se-Babel.

Pemprov Babel, ditambahkan Wagub, tahun 2019 ini, akan segera menyelesaikan bidang tanah yang harus dikeluarkan sertifikatnya, merupakan milik Pemprov Babel, melalui Biro Pemerintahan Setda Babel. Karena ini merupakan hasil dari Korsubgah KPK RI yang segera dilakukan.

Dengan kehadiran Korsubgah di Babel, menurut Wagub Abdul Fatah, memberikan daya dorong dan daya ungkit kepada penyelenggara Negara di Babel, dan mengetahui serta mengerjakannya, yang pada intinya birokrasi di Babel memberikan pelayanan yang bersih dan melayani masyarakat.

Wagub berharap, penandatangan bersama ini, menjadi mesin pemicu dalam tataran Pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugas serta melaksanakan pelayanan Good Government dan Good Governace.

Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Saut Situmorang menyebutkan, Penandatanganan Kesepahaman ini, menjadi sebuah hal yang penting. “Jangan dianggap remeh, dan ini  untuk kita mengingat ada prioritas yang harus kita kerjakan,“ ungkap Saut.

Melalui Nota Kesepahaman ini juga, kata dia, beberapa hal lainnya yang juga menjadi tugas Pemda dapat dilaksanakan dengan baik.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Sentosa
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas