Wagub: Kedepan, Perangkat Desa Harus di Protect

Pangkalpinang -  Salah satu cara untuk membangun kesehatan bangsa, maka masyarakat desa termasuk perangkat desanya harus diberikan kemudahan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik serta menyeluruh.

Dengan adanya jaminan kesehatan yang didapatkan masyarakat dan perangkat desanya, tentu akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun perangkat desa itu sendiri untuk berobat di rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan lainnya.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Drs. H. Abdul Fatah, M.Si saat membuka Kegiatan Advokasi Kepesertaan Program JKN-KIS Kepada Aparatur Desa Se-Provinsi Babel yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Romodong Hotel Bangka City Pangkalpinang, Selasa (19/9/2017).

“Jaminan kesehatan yang didapatkan masyarakat maupun perangkat desa akan memberikan kenyamanan untuk berobat di rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan lainnya,” ungkap Abdul Fatah.

Selain itu, Abdul Fatah menegaskan, kepada masyarakat ataupun perangkat desa harus mampu dan mengikuti alur yang telah ditetapkan pemerintah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat khususnya perangkat desa dilindungi dengan adanya kepesertaannya sebagai BPJS Kesehatan.

“Kedepan, agar perangkat desa harus di protect, sehingga kemudahan-kemudahan akan dapat diperoleh perangkat desa,” harap Abdul Fatah.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Yulisdina Natalia Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan KC Pangkalpinang menjelaskan, peserta BPJS kesehatan merupakan pekerja penerima upah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN), pegawai swasta, pegawai lainnya yang menerima upah.

PPNPN, diuraikan dia, adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Maupun Daerah.

Yulisdina juga mengatakan, dengan peraturan menteri dalam negeri No. 83 tahun 2015 tentang perangkat desa pada BAB VII Pasal 10, menyatakan selain penghasilan tetap perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.

“Jaminan kesehatan yang didapatkan perangkat desa bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah,” jelas Yulisdina.

Yulisdina juga menyampaikan, kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 5 orang yang terdiri dari suami, istri dan 3 orang anak.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Babel, Pejabat Pemkab / Pemkot se-Babel, Kepala Kantor KPPN Pangkalpinang serta perwakilan Kepala Desa dan perangkat desa se Babel. (Sentosa)

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Sentosa
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Ahmad. S
Bidang Informasi: 
Humas