Wagub Minta Dinkes dan Rumah Sakit Tingkatkan Layanan Kesehatan

PANGKALPINANG - Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah, memimpin Pertemuan Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Babel, terkait Implementasi Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Romodong Lantai I Kantor Gubernur Babel, di Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (19/6/2019) itu, dihadiri Deputi Direksi Wilayah BPJS Sumsel, Babel dan Bengkulu, Elsa Novelia, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Babel, Yulizar Adnan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Babel, Mulyono, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Adian Fitria, Direktur RSUP Soekarno, Armayani Rusli, Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Babel, Adi Sucipto, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam paparannya, Elsa Novelia menyampaikan, forum ini, merupakan amanah dari Undang-Undang yang bertujuan bagaimana bersama mencapai persepsi yang sama terkait jaminan kesehatan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan dari cakupan kepesertaan JKN.

Ditambahkannya, mereview tujuan utama Indonesia dan komitmen global adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan, dan memberikan angka kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan target seluruh masyarakat mencakup sebagai peserta program JKN.

Elsa menyebutkan, Program JKN fundamentalnya adalah dari gotong royong, karena aspeknya adalah masyarakat menjaga kesehatan, sehingga iuran yang dibayarkan tidak dipakai, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain.

Kuatnya peran Gotong Royong ini, dicontohkannya, untuk membiayai 1 operasi jantung dengan biaya 150 juta rupiah dibutuhkan 5.882 orang peserta yang sehat.

Diungkapkannya juga, saat ini, secara nasional peserta JKN-KIS sebanyak 221.160.395 jiwa atau 83,38 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dengan rata - rata per hari yang menggunakan manfaat ini adalah 640.000 orang.

Sementara di Babel, saat ini, jumlah peserta JKN-KIS adalah 1.108.103 jiwa dari data 1.379.758 penduduk atau sekitar 80,30 %, masih ada sekitar 271.745 yang belum terdaftar.

Oleh sebab itu, dalam pertemuan itu, pihaknya meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi kendala yang terjadi, diantaranya capain kepesertaan JKN yang selama ini belum semua pekerja khususnya tenaga kontrak dan PHL terdaftar dan terintegrasi dengan JKN serta kuota PBI APBD/penduduk yang didaftarkan Pemda, Pemenuhan Fasilitas Faskes bahkan pencapaian Iuran Peserta JKN.

Menanggapi hal itu, Wagub Babel, Abdul Fatah mengatakan, melalui paparan ini, dirinya dapat mengetahui secara persis apa permasalahan yang sebenarnya terjadi terkait Program JKN-KIS, sehingga tahu apa yang harus dilakukan.

Tiga masalah utama disebutkan Wagub, yang saat ini, harus segera diselesaikan, yaitu bagaimana mendongkrak seluruh masyarakat untuk ikut, sehingga terprotek Program JKN, Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Bagaimana meningkatkan dan mengatasi penunggakan iuran oleh peserta.

Untuk mengatasi hal tersebut, diharapkan Wagub, terjadi sinergitas lintas sektor, khususnya mengenai data akurat berapa jumlah peserta JKN saat ini, dan berapa masyarakat yang belum terdaftar, sehingga melalui organisasi pemerintah yang ada dapat mengejar peningkatan kepesertaan JKN.

Mengenai Sarana dan Prasarana Kesehatan, juga dianggap Wagub, penting, karena hal tersebut merupakan Urusan Wajib, yaitu Pelayanan Kesehatan yang juga merupakan Program Pemprov Babel.

Wagub meminta Dinas Kesehatan Provinsi dan RSUP meningkatkan layanan kesehatan, termasuk Kabupaten/ Kota yang ada.

Untuk penunggakan iuran, menurut Wagub, upaya yang dapat dilakukan adalah harus melihat apa penyebabnya, apakah dari segi ekonomi atau alasan lain, sehingga dapat dipacu untuk membayar secara rutin.

Wagub Abdul Fatah juga menyinggung perlunya pemberian sanksi kepada badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN.

Dalam Pertemuan tersebut, juga dibahas kendala lain terkait Fasilitas Kesehatan, utamanya jumlah tenaga kesehatan dan Ijin operasional Fasilitas kesehatan.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Lulus
Fotografer: 
Lulus
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas