Wagub: Permasalahan Pertambangan Harus Diselesaikan Secara Arif

Pangkalpinang - Setelah melakukan kegiatan Sosialisasi Koordinasi-Supervisi Pencegahan Korupsi bagi para Pejabat Eselon II, III, IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Instansi terkait, dan elemen masyarakat Babel di ruang Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur, Selasa(11/7/2017) pagi, Wakil Gubernur (Wagub) Babel, H. Abdul Fatah bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan siang harinya menggelar Rapat Koordinasi dengan Pelaku Usaha Sektor Pertambangan Minerba di Babel.

Seluruh Pelaku Usaha Sektor Pertambangan Minerba ini, dikumpulkan untuk menyamakan persepsi dan mengangkat hal-hal berkaitan dengan pertambagan, yang intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Babel.

Dalam pengantarnya Wakil Gubernur H. Abdul Fatah menjelaskan, Babel yang merupakan jalur timah dunia, mempunyai cadangan timah baik darat maupun di laut. “Penambangan timah Pulau Bangka dimulai dari tahun 1710 dan Pulau Belitung 1851, yang saat itu biji timah dijual kepada pedagang yang datang dari Portugis, Spanyol dan Belanda. Selain itu, Babel juga kaya akan minyak, barang tambang komoditas mineral bukan logam, dan batuan,” jelas Abdul Fatah.

“Permasalahan pertambangan harus diselesaikan secara arif dan bijaksana, mengingat tambang pendukung perekonomian bangsa Indonesia, terutama Babel yang sampai saat ini masih merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat dan menjadi pilihan rakyat untuk mencari nafkah,” ujar Abdul Fatah.

Untuk itu, kata dia, perlu adanya upaya pengelolaan kegiatan pertambangan dengan baik dan benar, agar rakyat terjamin keamanan dan keselamatannya ketika melakukan kegiatan penambangan. Selain itu, agar tidak merusak ekosistem, perlu terus dikaji dan dikembangkan pada usaha pertambangan masa kini.

Melalui cara tersebut, lanjut Abdul Fatah, diharapkan dapat terhindarnya Pemborosan Sumberdaya Mineral, terjadinya Optimalisasi Sumber Daya, terlindungnya Fungsi Lingkungan serta terlindungnya keselamatan dan kesehatan para pekerja. Konsep tersebut dapat terlaksana jika meningkatkan para pemangku kepentingan dan  stake holder secara optimal.

Pertemuan yang kesekian kalinya  ini, masih kata Abdul Fatah, dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi masalah pertambangan, menyamakan persepsi serta apa dan tanggung jawap apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah pertambangan ini.

“Kita harus bangga terhadap diri sendiri, apakah sebagai pelaku usaha, pelaku tambang, atau penyelenggara pemerintah. Tidak semua masyarakat di seluruh Indonesia bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan bangsa khususnya di Babel. Berikan nilai lebih yang kita miliki untuk masyarakat,” imbau Abdul Fatah.

 

Minta Imbalan Ijin Termasuk Suap

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dalam arahannya menyampaikan, pertemuan ini bertujuan dan gongnya adalah demi Kesejahteraan Rakyat. Penyelenggara Negara, dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Babel memfasilitasi para pelaku usaha untuk bekerja dengan baik, dengan tujuan masyarakat Babel bisa sejahtera, dengan menggali kekayaan yang ada di provinsi ini baik apa saja, dalam hal ini pelaku usaha  tambang khususnya timah.

“Sesuai dengan data yang dimiliki Indonesia adalah nomor dua penghasil terbesar di dunia untuk penghasil timah. Di salah satu sisi bangga, namun satu sisi kita sedih, karena apabila tidak dikelola dengan baik 10-12 tahun mendatang sumber daya timah akan habis. Kalaupun tidak habis sudah tidak efektif dan efisien lagi. Yang lebih parah lagi pada saat bersamaan kita akan membeli timah dari luar,” ujarnya.

Persepsi ini, sambung Basaria, secara otomatis akan tertanam, bila Timah dikelola dengan baik, maka semua keluaran ini nanti bisa mensejahterakan masyarakat, dalam hal ini pelakunya adalah para Pelaku Usaha Tambang Timah ini.

Salah satu usaha KPK dalam rangka pelayanan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini  para pelaku usaha, dikatakan Basaria, adalah apa yang disebut pelayanan terpadu satu pintu. Semua pelayanan yang berhubungan dengan hal tersebut, duduk satu tempat, sehingga orang-orang mengurus perijinan tidak perlu berlama-lama, cukup di satu tempat saja. Ini  salah satu yang diusahakan, dan harus diimplementasikan semua provinsi yang sudah di koordinasi dan mendapat supervisi dari KPK.

“Kalau ada pengurusan tersebut, baik sampai desa/lurah, ada sesuatu yang meminta imbalan dalam pengeluaran ijin, hal tersebut termasuk dalam suap, dan ini dilarang dalam UU Tindak Pidana Korupsi kita. Saya pastikan dalam pengurusan sesuatu jangan memberikan apapun, karena penyuap dan yang disuap akan kena UU Tindak Pidana Korupsi ini,” tegas Basaria.

Agar hal itu tidak terjadi dan perijinan para pelaku usaha ini tetap berjalan, caranya adalah urus ijin secara resmi, penuhi kelengkapan dan persyaratan, apabila dihambat dan dihalang-halangi atau ada sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi, segera laporkan kepada KPK.

Basaria Panjaitan juga mengingatkan Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pelaku Usaha. Ia kembali menegaskan, selain Perusahaan sudah mengambil keuntungan Timah yang merupakan milik negara, melakukan pekerjaan sesuai dengan ijin yang telah diterima, setelah itu punya kewajiban sesuatu kepada negara dalam bentuk royalti.

“Dengan para pelaku usaha tidak membayar Pajak dan Royalti, berarti akan merugikan negara. Logikanya, walaupun Pelaku Usaha maupun perusahaan tidak membayar Royalti, namun masih bisa bebas tetap melakukan kegiatan Penambangan, berarti pasti ada kerjasama dengan pihak-pihak yang punya kewenangan di situ,” kata Basaria.

Mulai 2012, ditambahkannya, KPK juga melakukan kerjasama dengan berbagai Kementerian termasuk kementerian Sumberdaya Alam (ESDM), dan tercatat di  bulan Maret ini, di Indonesia ada sekitar 3 ribu dari 10 ribu perusahaan belum Clear and Clean (CNC). Untuk itu, bagi Pelaku Usaha/ Perusahaan di Babel yang sudah CNC untuk dipersilahkan bekerja dengan baik, tetapi jangan lupa memberikan kewajiban baik Pajak Royalti dan sebagainya.

“Saya menginginkan Kerjasama di dalam mencapai kesejahteraan bersama, berani melaporkan apabila terjadi sesuatu, bekerja dengan tenang, bayar pajak dengan baik dan jujur, laporkan para pejabat, para pelaku usaha yang dihambat dan dihalang-halangi,” imbaunya.

Dalam kegiatan tersebut juga diadakan Diskusi yang dipandu oleh moderator Direktur Litbang KPK RI, Wawan Wardiana. (Lulus).

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Lulus
Fotografer: 
Lulus
Editor: 
Ahmad. S
Bidang Informasi: 
Humas