Wagub Sampaikan Kekurangan Sapras Pendidian Kepada Komisi X

PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Drs. H. Abdul Fatah, M.Si, menerima rombongan Komisi X DPR RI masa reses persidangan I Tahun 2017-2018 di Ruang Pasir Padi  Kantor Gubernur Babel di Air Itam Pangkalpinang, Senin (13/11/2017) siang.

Momentum kunjungan rombongan anggota DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X,  Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra , MM, dimanfaatkan oleh Wakil Gubernur Abdul Fatah untuk menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi Babel saat ini.

Dari sekian persoalan yang dialami, satu diantaranya yang disampaikan Wagub Abdul Fatah kepada Komisi X DPR RI adalah sarana dan prasarana (Sapras) pendidikan.

Wagub menjelaskan, pembangunan di bidang pendidikan di Provinsi Babel dilakukan dengan intervensi melalui strategi meningkatkan partisipasi sekolah dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat, dengan arah kebijakan melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu layanan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pebangunan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral.

Namun, kata Wagub, pada implemetasinya terdapat keterbatasan anggaran yang dimiliki Babel dalam pembangunan di bidang pendidikan. “Pada dasarnya Babel memiliki kendala dalam Sapras pendidikan, baik untuk meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan, khususnya sekolah- sekolah di daerah terpencil dan pulau pulau kecil yang berpenduduk,“ ungkap Wagub Abdul Fatah.

Wagub berharap, apa yang disampaikan ini, dapat menjadi perhatian dari Komisi X DPR RI, yang memang membidangi salah satunya adalah masalah pendidikan.

“Kehadiran Komisi X DPR RI ini kami harapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kesejahteraan masyarakat di Babel, terutama pada bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kebudayaan dan perpustakaan,” harap Abdul Fatah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra , MM, dalam kesempatan itu menjelaskan, Komisi X DPR RI telah menyelesaikan Undang – Undang nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang mengatur tentang perbukuan akibat rendahnya minat baca masyarakat Indonesia.

“Undang - Undang nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan  dibuat untuk menjawab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Sesuai dengan data UNESCO dari 1000 orang hanya 1 orang yang memiliki minat baca,” ungkap Sutan.

Lanjut Sutan, terkait dengan anggaran pendidikan dari kementerian pendidikan, yang telah dianggarkan pada tahun 2018, untuk Babel mendapatkan sebesar Rp28 milyar.

Terkait apa yang disampaikan Wagub Abdul Fatah, Komisi X, kata Sutan, akan menyampaikannya pada sidang hasil reses nanti di DPR RI.

Pertemuan dengan Komisi X DPR RI tersebut, turut dihadiri para Pejabat di Lingkup Pemprov Babel, Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi yang ada di Babel, tokoh pemuda, unsure terkait lainnya. (Sentosa).

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
sentosa
Fotografer: 
sentosa
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas