Wakil Gubernur Buka Diklat Penyusunan LKPD

PANGKALPINANG - Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah membuka secara resmi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)  Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2019.

Pembukaan Diklat yang dilaksanakan di Aula Natar Praja, BKPSDM Babel, Selasa (22/1/2019) siang ini, diikuti sebanyak 40 peserta, yang merupakan pengelola keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.

Diklat yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 29 Januari 2019 ini,  menghadirkan Narasumber dari Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pemprov Babel.

Didampingi Kepala Perwakilan BPKP Babel, Faisal, Kepala Bakuda Babel, Fery Afrianto, dan Sekretaris BKPSDMD Babel, Umi Kalsum, Wagub Abdul Fatah dalam arahannya menjelaskan, Kegiatan ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual, di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadi, tanpa memperhatikan waktu arus kas diterima atau dibayarkan.

Selain itu, ditambahkan Wagub, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa seluruh Perangkat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran harus menyampaikan Laporan Keuangan.

Menurut Wagub, Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola oleh manajemen yang baik.

Lebih jauh Wagub menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang keuangan Negara. Hal ini, tertuang dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditambahkan Wagub, merupakan tolak ukur Akuntabilitas Laporan Keuangan suatu Instansi Pemerintah Daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi salah satu indikator keberhasilan Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana di instansinya.

Oleh sebab itu, Wagub berpesan kepada para peserta Diklat, agar mengikuti kegiatan ini, dengan sebaik-sebaiknya, sehingga bisa memahami penyusunan Laporan Keuangan yang pada akhirnya mampu mempertahankan opini WTP, yang selama ini diraih oleh Pemprov Babel.

Pembukaan Diklat yang ditandai dengan pengaluangan tanda Peserta Diklat oleh Wagub tersebut, juga dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Babel.

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Lulus
Fotografer: 
Lulus
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas