Wakil Gubernur Serahkan Surat Keputusan Remisi kepada Napi di Lapas Tuanu

PANGKALPINANG – Sebanyak 61 Narapidana (Napi) Bangka Belitung (Babel), mendapat Remisi Bebas pada Jumat 17 Agustus hari ini. Selain itu, 1.045 napi mendapatkan remisi umum atau potongan masa hukuman, sebagai bagian dari peringatan hari kemerdekaan RI ke-73.

Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, selesai Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 Jumat (17/8/2018) pagi, menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan Remisi kepada para Napi di Lapas Kelas IIa Tuatunu Pangkalpinang.

Selain Wagub, kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, unsur Forkopimda Babel, jajaran Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Babel, Wakil Ketua TP PKK Babel Laksmi Abdul Fatah, serta sejumlah Pejabat Eselon II di Lingkup Pemprov Babel.

Keputusan remisi berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tentang Remisi Umum 17 Agustus 2018.

Dalam Sambutannya membacakan Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI, Yasona Laoly, Wagub Abdul Fatah menyampaikan, semangat untuk mengisi kemerdekaan harus tertanam di segenap lapisan masyarakat, tak terkecuali bagi para warga binaan pemasyarakatan.

"Meskipun secara hukum mereka dirampas kemerdekaannya, namun itu hanyalah kemerdekaan fisik semata, karena sesungguhnya mereka tetap memiliki kemerdekaan untuk terus berkarya," ungkap Wagub.

Hal itu dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para napi, misalnya kegiatan pengabdian masyarakat oleh Pasukan Merah Putih napi di lapas-lapas di Seluruh Indonesia. Mereka, kata Wagub, melakukan pembangunan fasilitas umum di sekitar mereka sebagai bentuk rekonsiliasi dan permintaan maaf mereka atas disharmonisasi yang telah terjadi antara mereka dengan masyarakat.

Terkait pemberian remisi kepada warga binaan lapas, Wagub Abdul Fatah menegaskan, remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hal itu telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

"Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi pencapaian perbaikan diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari. Perbaikan itu tercermin dari sikap warga binaan yang taat selama menjalani pidana, lebih disiplin, lebih produktif, dan dinamis," jelasnya.

Remisi dapat dipandang sebagai sebuah instrumen yang penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yaitu dalam kerangka untuk memberikan stimulus bagi napi agar selalu berkelakuan baik. Dalam tataran yang demikian, kata Wagub, dapat dikatakan bahwa remisi merupakan alat untuk memodifikasi perilaku napi. "Karena, jika mereka tidak mempunyai perilaku baik, maka hak remisi tidak akan diberikan," tegas Wagub.

Sebelumnya, dalam Laporannya, Kepala Kantor Wilayah Babel Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Sulistiarso menyampaikan, Pembinaan kepada Warga Binaan tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta semua elemen baik Pemerintah, LSM, Media dan Masyarakat, yang sangat berpengaruh dalam proses pembinaan, hingga pemberian remisi ini.

Dijelaskannya, pemberian remisi dilakukan setiap tahun sebanyak 2 kali, yaitu remisi umum yang diberikan pada saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan remisi khusus keagamaan pada hari besar Keagamaan.

Pemberian remisi diberikan kepada para napi yang telah memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik dan telah mengikuti Program Pembinaan dengan predikat baik serta telah menjalani pidana sekurang kurangnya 6 bulan untuk Dewasa dan 3 bulan untuk anak anak.

“Pemberian Remisi ini diharapkan dapat menyadarkan kita semua, khususnya warga binaan bahwa mereka adalah bagian integral dari bangsa Indonesia yang memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi di dalam mewujudkan cita - cita bangsa,” kata Sulistiarso.

Perlu diketahui, Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung memiliki 7 Lapas dan Cabang Rutan yang saat ini terisi oleh 2263 warga binaan.(Lulus).

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Lulus
Fotografer: 
Lulus
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas