Sekda Buka Seminar Kebangsaan Menjaga Persatuan Kesatuan Bangsa dan Ideologi Pancasila

PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman yang diwakili Sekda Babel Yan Megawandi membuka seminar Kebangsaan Menjaga Persatuan Kesatuan Bangsa dan Ideologi Pancasila dengan Pencegahan Ujaran Kebencian sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) yang dilaksanakan di Mahligai Serumpun Sebalai, Rabu (14/2/2018).

Gubernur dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekda Yan Megawandi  mengatakan, seminar ini diselenggarakan dalam upaya mendiskusikan kebangsaan, karena besok mulai kampanye pemilukada yang akan dilaksanakan di 3 Kabupaten yang ada di Babel.

Lebih lanjut Yan Megawandi mengatakan, seringkali harapan yang diinginkan dalam pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar, namun ada saja hal- hal yang menjadi perhatian penting dalam mengatur dan menjaga keselarasan dalam pelaksanaan agar tetap berjalan pada koridor yang telah ditetapkan.

Yan menjelaskan, Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, KUHP, UU No 11 tahun 2008 tentang ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang ujaran kebencian serta dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian, dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Yan menegaskan, untuk mengantisipasi ujaran kebencian yang saat ini terjadi melalui tulisan ataupun lisan, dibutuhkan aturan yang jelas, sehingga orang yang mendapatkan ujaran kebencian atau korban dapat menyampaikannya melalui jalur hukum.

Dengan adanya perangkat hukum yang jelas, maka perseorangan, kelompok atau masyarakat, diberikan perlindungan terhadap ujaran kebencian.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divkum Polri Brigjend Pol. Dr. Agung Makbul, SH. MH mengatakan, Polri sebagai aparat pemerintah bertugas memelihara kamtibmas, perlindungan, penganyoman dan pelayanan masyarakat  dalam rangka kemananan di dalam negeri, sehingga dalam tugasnya harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat demi ketertiban dan ketentraman bersama.

Lanjut Agung, ujaran kebencian adalah tindakan yang sering dilakukan oleh sebagian kelompok di masyarakat untuk memprovokasi kebencian dan tindakan kekerasan kepada kelompok lain. Hal itulah yang melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian.

“Yang melatarbelakangi diterbitkannya surat edaran Kapolri tersebut, adalah terjadi pembakaran Masjid di Tolikara pada masa Idul Fitri, Papua pada tahun 2015, perusakan Gereja di Singkil, Aceh tahun 2015,  kekerasan anti Syiah di Sampang Madura tahun  2014, penganiayaan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten dan sejumlah kasus lainnya yang melibatkan isu sara,” jelas Agung.

Ke depan diharapkan dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, kejadian ujaran kebencian tidak terulang kembali, dan polri merasa perlu membuat SOP penanganan ujaran kebencian sesuai aturan yang berlaku.

Ditambahkannya, ada 11 unsur ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat yang didasarkan atas perbedaan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual.

Seminar Kebangsaan yang berlangsung sehari ini, diikuti Pejabat di Lingkup Pemprov Babel, Polda Babel, Kepala Sekolah, para guru, organisasi kepemudaan, mahasiswa dan  pelajar.  (Sentosa).

Sumber: 
HumasPro
Penulis: 
Sentosa
Fotografer: 
Sentosa
Editor: 
Ahmad
Bidang Informasi: 
Humas