Penggunaan APBD Tepat Sasaran & Akuntabel Melalui Transaksi Non-Tunai

Bicara Anggaran, pasti berkaitan langsung dengan yang namanya proses akuntansi. Tapi, disini kita tidak bisa masalah teknis akuntansi, melainkan dari sisi penggunaan Anggara Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui transaksi non-tunai. Dalam hal penggunaan APBN/APBD ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah bagaimana caranya agar dalam pelaksanaan roda pemerintahan, terutama dalam hal tata kelola keuangan Negara maupun keuangan daerah tidak berjalan menyimpang dan tetap berada dijalur peraturan perundang-undangan yang telah digariskan.

Dari sekian kebijakan yang ditelorkan, satu diantaranya adalah Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres No. 55 Tahun 2012 (Jangka Menengah 2012-2014, Jangka Panjang 2012-2025). Dalam penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK, setiap tahun ditetapkan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk dilaksanakan oleh K/L dan pemerintah daerah (Pemda).

Sebagai pedoman koordinasi, pemantauan dan evaluasinya, maka disusunlah Peraturan Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) No. 1 Tahun 2013 tentang tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan peraturan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan kebijakan transaksi non-tunai untuk setiap pendapatan dan belanja pemerintah daerah, sebagaimana diatur  dengan Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.54/I/BAKUDA/2017 tentang pelaksanaan transaksi non-tunai, dimana penerapan transaksi non-tunai ini, dimulai dari belanja pegawai yakni untuk pembayaran gaji, TPP, uang makan dan honorarium pegawai honorer, selain itu transaksi non-tunai juga untuk belanja pembangunan, belanja rutin dan belanja  lainnya.

Dengan begitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya melaksanakan program elektronifikasi dan keuangan inklusif ini, sehingga dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui pembayaran non-tunai. Pada dasarnya penerapan transaksi non-tunai berdampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan pelaksanaan transaksi non-tunai ini, menjadi salah satu program untuk mensukseskan pelaksanaan akrual basis secara keseluruhan serta menuju terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Harapan yang ingin dicapai dari pelaksanaan non-tunai adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat sasaran dan akuntabel, serta hasil akhir saldo yang ada dalam pencatatan sama dengan saldo yang ada dalam rekening koran atau secara real time tersaji dengan baik serta didukung bukti pertanggungjawaban yang jelas. Sehingga dengan penerapan transaksi non-tunai akan menghasilkan proses tutup buku akhir tahun dan pelaporan keuangan lebih cepat dan handal.

Kemudian manfaat penerapan transaksi non-tunai juga  dari segi keamanan, dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal seperti perampokan yang kerap menimpa pemegang uang di instansi-instansi pemerintah. Disamping itu, juga dapat memastikan dana yang disalurkan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran kepada penerimanya, sehingga nantinya, tidak ada lagi keluhan mengenai penyaluran dana hibah atau bantuan lainnya yang tersendat.

Selain itu, aliran dana seluruh traksaksi dapat ditelusuri, sehingga lebih akuntabel, bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kehilangan, kesalahan hitung, dan lebih akuntabel, dimana dengan pembayaran tunai mungkin bendahara tidak ada pencatatan transaksi atau pencatatan dilakukan secara manual.

Pencatatan manual membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pencatatan atau rekam transaksi yang dilakukan bank, karena di bank sudah melakukan sistem yang terintegrasi dengan baik. Tidak adanya pencatatan ini memberi efek yang cukup besar yaitu tidak akuratnya perencanaan keuangan daerah, dan yang lebih parah membuka peluang transaksi yang tidak transparan seperti korupsi, penyuapan, atupun pengelembungan transaksi.

Berbeda jika kita menggunakan transaksi non tunai, pencatatan dilakukan secara otomatis saat transaksi. Sehingga tidak perlu ada pencatatan lagi secara manual. Pencatatan dilakukan secara lengkap, dengan begitu perencanaan keuangan lebih akurat. Begitu juga dengan adanya pencatatan yang lengkap dan akurat dapat mencegah terjadinya manipulasi atau penggelembungan belanja daerah.

Implementasi dengan pembayaran non-tunai juga memberikan efek kedisiplinan serta kejujuran dalam rangka mencegah praktek kolusi dan korupsi di sektor belanja pemerintah. Dengan transaksi non-tunai semua data transaksi terekam di database bank, sehingga semua transaksi dilakukan secara transparan.

Dampak yang dihasilkan dengan transaksi yang dilakukan secara lengkap dan transparan tentu saja mengurangi praktek manipulasi dan korupsi. Apabila ada transaksi ilegal atau aliran dana hasil manipulasi dan korupsi karena data pengirim dan penerima serta nominalnya terekam jelas di bank dapat ditelusuri dengan cepat oleh pihak yang berwenang.

Dalam upaya mensukseskan program pemerintah tersebut seluruh perangkat pengelola keuangan daerah terutama bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang ada di setiap organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai kasir yang menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang yang menjadi tanggungjawabnya dapat melaksanakan dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta akrual basis secara keseluruhan.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mensukseskan penerapan non-tunai (cashless) ini, merupakan sebuah langkah nyata dalam menyelesaikan problema yang terjadi saat ini, dimana sebelumnya banyak terjadi transaksi tunai, namun tingkat kesalahan dalam penghitungan serta keamanan uang yang dipegang menjadi sebuah hal yang sangat beresiko.

Kemudian, melalui penerapan non-tunai yang telah dilaksanakan selain akan memudahkan transaksi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung karena data transaksi dari masing- masing bendahara yang melakukan proses pencairan melalui   transaksi bank, juga diharapkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat sasaran dan akuntabel.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharuskan transaksi non-tunai dilaksanakan melalui Bank Sumsel Babel. Setiap pegawai, rekanan dan mitra yang melakukan transaksi harus memiliki rekening Bank Sumselbabel agar transaksi yang disepakati dapat disetorkan langsung ke rekening penerima.

Semoga kebijakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang sangat mulia, dalam rangka salah satunya adalah tata kelola keuangan daerah yang baik dan bersih ini, mendapatkan dukungan dari semua pihak, dan berjalan sesuai dengan harapan bersama. Amin. (Sentosa). 

 

 

Penulis: 
Sentosa Lumban Toruan, S.Sos
Sumber: 
HumasPro